Ramai Penjaringan Cakada Pakai Uang Formulir, Bawaslu Sebut Ada Potensi Mahar



Kamis, 31 Oktober 2019 - 13:25:54 WIB



JAMBERITA.COM- Bawaslu Provinsi Jambi mengumpulkan partai politik (parpol) di Jambi bersama sejumlah stake holder dalam acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam rangka Tahapan Pencalonan Pilkada Serentak 2020 pada Kamis (31/10/2019) di Golden Harves.

Acara ini untuk menyoroti sejumlah isu. Termasuk uang formulir dalam penjaringan calon kepala daerah (Cakada) yang mencuat.

Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi mengatakan bahwa pihak Bawaslu Provinsi Jambi sudah mengamati hal ini. Ini juga bisa disebut mahar Politik dari Parpol yang membuka penjaringan.
"Ini yang saya tanyakan uang formulir itu, apakah memang ada aturan didalam partai. Nanti kita cek,"ucap Asnawi.

Secara sederhana, mahar ini identik dengan pemberian sesuatu barang maupun uang.
"Didalam proses pencalonan kepala daerah ini kita mengenal istilahnya unsur pasal dalam undang-undang setiap orang dengan sengaja memberikan seuatu untuk mencalonkan diri kemudian ada juga pasalnya setiap lembaga atau setiap orang yang menerima sesuatu dalam rangka pencalonan kira-kira seperti itu bahasanya," katanya.

Terkait dengan mahar yang dilarang, Asnawi menjelaskan dia harus masuk unsur pasal artinya dia mencalonkan kemudian memberikan uang dan terbukti dia dicalonkan.
"Oleh karenanya melihat dari aturan-aturan seperti ini kan kami juga mewanti-wanti partai politik yang bahasanya itu buka pendaftaran dan biaya pendaftran saya khawatir dimaknai sebagai mahar," katanya.

Misalkan jumlahnya itu terlalu besar bahkan ada yang 20 juta atau 30 juta atau berapa pun.
Angka ini yang dimaknai oleh kita bahwa uang itu sepabagai uang pemberian ke partai kan yang di kwatirkan jadi persoalan pada saat calon itu ditetapkan menjadi calon oleh partai politik bersangkutan.

"Sanksinya jelas ada sangsi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana yang diproses oleh mekanisme hukum pidana nanti ada bukti ada saksi apa lagi nanti ada klarifikasi dan seterusnya," jelas Asnawi.

"Ini yang di wanti-wanti. Acara ini dalam rangka itu sebetulnya.Memberikan eduksi kepada partai politik agar jangan terlalu sederhana membuka pendaftan dengan pembayaran dengan sebuah uang," katanya.

Apakah Bawaslu sudah melihat ada unsur pelanggaran dalam rangka penjaringan Cakada di Parpol?
"Belum kita masih dalam tahap sosialisaikan karena kan kita tahapan awal pemilihan masa tahapan pencalonan juga belum ini masih di internal partai," jelasnya.

Menurutnya, saat ini memang belum masuk dalam ranah pencalonan. Namun pihaknya menyampaikan pada partai politik adalah bahwa pendaftaran dengan sejumlah uang itu berpotensi bermasalah.

"Karenanya ya kalau maudaftar yah daftar saja.Kami akan melihat aturan ADRT apakah memeng pemberian atau uang pendaftaran itu secara resmi oleh partai kalau diatur secara resmi berati mekanismi partai jalan tapi kalau misalkan tidak diatur oleh partai kemungkinan ini menjadi sesuatu yang bisa dipertanyakan kemudian," katanya.

Semenatara, Fahrul Rozi menyebutkan, bahwa Bawaslu Provinsi Jambi, saat ini terus melakukan pengawasan terhadap tahaoan pencalonan pada Pilkada Serentak 2020 ini.

"Pada tahapan pencalonan ini rawan sekali pada Mahar Politik, dan hal ini akan kami terus kami identifikasi,"singkat Fahrul Rozi.(sm)












loading...








TP PKK Tanjabbar Gelar Rakor Tahun 2019

TP PKK Tanjabbar Gelar Rakor Tahun 2019

Jumat, 06/12/2019 16:34:40