Yunninta : Visi Batanghari Unggul Daerah Dana Pembangunan Tak Hanya Bersumber Dari APBD

JAMBERITA.COM- Bakal calon Bupati Batanghari Hj. Yunnita Asmara, SH mengatakan pembiayaan pembangunan daerah tidak boleh hanya bertumpu pada APBD yang dimiliki. Karena jika hanya bersumber pada dana ini akan sulit  mengakselerasi pembangunan sesuai harapan masyarakat.

Menurut wanita yang sudah tiga periode duduk sebagai anggota DPRD Batanghari itu, dirinya sudah menyusun suatu konsep pembangunan jika terpilih menjadi Bupati pada pilkada 2020 nanti.

Visi Batanghari Unggul mengedepankan Inovasi dan Kolaborasi. Visi tersebut disokong dengan lima prioritas pembangunan, di antaranya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Gerakan Membangun Desa, hingga lnovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

Untuk mengakselerasi pembangunan Batanghari tersebut, Yunninta menegaskan Pemda tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Maka, dalam hal ini Batanghari Unggul akan lebih mengakses APBD Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjadi tumpuan dalam merealisasikan target pembangunan.

"Ke depan kita harus aktif mengajukan pembiayaan ke pemerintah pusat meski sejatinya potensi dana yang dikucurkan cukup besar, baik itu DAK, DD, dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang terakumulasi dalam APBD, jelasnya di Muara Bulian (29/9) kemarin. 

Selain APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta APBN, Yunninta menambahkan bahwa pintu anggaran lain untuk mempercepat pembangunan bisa bersumber dari pinjaman bank daerah dan obligasi daerah.

Dalam hal ini, ke depan kita berupaya memaksimalkan fungsi Bank 9 Jambi sebagai bank pembangunan daerah, untuk ikut membiayai pembangunan infrastruktur daerah.

"Kata kunci pendanaan pembangunan Batanghari ke depan Inovasi dalam otonomi, kita ubah pola berpikirnya. Para Pemimpin yang berinovasi dengan (sumber pembiayaan) selain APBD," tambahnya.

Menurutnya ada tiga sumber anggaran lain yang melengkapi konsep Delapan Pintu Anggaran adalah dana umat, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Public Private Partnership alias Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Meski begitu, Yunninta mengatakan semuanya dilakukan dengan mematuhi rambu-rambu sebelum mengajukan pinjaman, di antaranya mengecek (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dan dana cadangan dalam APBD.(*/sm)

Artikel Rekomendasi