JAMBERITA.COM- Rencana pemindahan Ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi topik pembicaraan masyarakat yang hangat.
Namun Sutan Adil Hendra (SAH) Anggota DPR RI dari Provinsi Jambi memiliki pandangan yang relatif berbeda dari pemerintah.
Bahkan pria yang menjabat sebagai Pimpinan Komisi X DPR RI dengan tegas mengatakan Kabupaten Bungo lebih layak untuk menjadi ibu kota negara pusat pemerintahan Indonesia.
"Saya terus terang menilai Kabupaten Bungo di Provinsi Jambi lebih layak untuk menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan," ungkapnya.
Pernyataan ini disampaikan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi ini ketika menghadiri pelantikan Anggota DPRD Kota Jambi (23/8/2019) kemarin di Jambi.
Menurutnya Kabupaten Bungo layak untuk menjadi ibukota pusat pemerintahan Indonesia, karena selain berada di pusat Sumatera, dilalui jalan trans atau lintas yang menghubungkan banyak kota di berbagai provinsi, Bungo juga memiliki Infrastruktur dasar yang memadai, seperti lahan, bandara dan relatif aman dari bencana, ungkapnya.
Meski terkesan melawan arus, pernyataan SAH ini ditanggapi positif oleh pengamat politik Reno Noverdi. Menurut pria yang berprofesi sebagai dosen teknik di Jambi ini, pernyataan SAH bisa dinilai sebagai bentuk keberpihakannya kepada daerah pemilihan Provinsi Jambi.
"Saya menilai pernyataan SAH ini bentuk kecintaan beliau pada Provinsi Jambi, wajar saja seorang Anggota DPR untuk memperjuangkan daerahnya, apalagi jika dikaji apa yang disebut Ketua DPD Gerindra tersebut ada benarnya, Bungo dalam standar tertentu memiliki kelayakan untuk diusulkan menjadi ibukota penganti Jakarta," pungkasnya.(*/sm)
Soal Kasus SMB Komnas HAM Datangi Mapolda Jambi, Ini Kata Edy Faryadi
Jas Anggota DPRD Kota Jambi Rp3,6 Juta, juga Bakal Dapat Pin Emas 7 Gram
Setelah Dilantik, KFA Gelar Tasyakuran Bersama Sahabat dan Tim
Tertimpa Pohon saat Padamkan Api di Batanghari Jambi, Asmara Meninggal Dunia
PPATK Pernah Temukan Transaksi Keuangan Mencurigakan Hingga Rp27 Miliar


Kejati Jambi dan Angkasa Pura II Teken PKS, Perkuat Kepatuhan dan Pendampingan Hukum


