Diskusi Usulan Bentuk Kemenko Bidang LH dan SDA Tuntas, Poros Hijau Segera Sampaikan Hasil ke Jokowi



Sabtu, 10 Agustus 2019 - 07:41:12 WIB



JAMBERITA.COM- Poros Hijau Indonesia kembali menyelenggarakan diskusi putaran kedua untuk membahas Usulan Kemenko Bidang Lingkungan Hidup (LH) dan Sumber Daya Alam (SDA) Jumat (9/8/2019). Sebelumnya diskusi pertama sudah dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2019 lalu.

Diskusi diawali dengan menyajikan hasil-hasil Diskusi Putaran pertama. Setelah itu diskusi berlanjut dengan membahas usulan Kemenko berdasarkan 4 elemen kelembagaan, yaitu pertama, struktur dan fungsi, kedua otoritas dan legitimasi, ketiga, sumber daya manusia (SDM), dan keempat, anggaran.

“Secara filosofis, struktur Kemenko ini mencerminkan pengelolaan ruang, keberlanjutan dan penegakan hukum. Jika diterjemahkan kedalam fungsi maka mencakup koordinasi, monitoring-evaluasi dan anggaran,” kata Arimbi Heropoetri, Direktur Perkumpulan PKP Berdikari.

Hanya Arimbi mengingatkan jika ruang disini bukan dalam pengertian agraria konvensional, hanya tanah, hanya penandaan batas-batas. Agraria adalah penataan ruang, dan ruang itu termasuk tanah, air dan udara.

Mangara Silalahi, Pengelola Hutan Harapan Restorasi Ekosistem menambahkan, jika kemudian ruang diartikan demikian, jika dikorelasikan dengan prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, maka ruang adalah pengelolaan sumber daya alam. “Bukan hanya bermakna penataan, apalagi semata manfaat belaka, tetapi pengelolaan ruang juga melihat keberlanjutan ekosistem, dan bagaimana pengelolaan ruang akan mempertimbangkan nilai-nilai berkelanjutan,”ujar Mangara.

Deddy Ratih, Sekretaris Nasional Poros Hijau Indonesia mengatakan dalam diskusi ini dapat disimpulkan pembentukan Kemenko Keruangan dan Lingkungan Hidup. Nomenklaturnya terdiri dari 4 Deputi yang mengandung nilai perencanaan dan pengawasan, keberlanjutan, keruangan serta knowledge-management, pengembangan kapasitas.

 “Kami juga melakukan analisis terhadap regulasi dan badan maupun kelembagaan terkait dengan Kemenko Keruangan dan Lingkungan Hidup ini. Pada konteks regulasi, prinsipnya pembentukan Kemenko ini tidak membutuhkan perubahan atau inisiatif adanya undang-undang baru, karena relatif semua sektor sumber daya alam sudah ada regulasi sektoralnya, bahkan cukup lengkap. Kemenko ini bertujuan untuk memastikan regulasi sektoral tersebut berjalan optimal mendukung visi-misi lingkungan hidup Joko Widodo – Ma’ruf Amin,” katanya.

Ada beberapa nomenklatur Kementerian sektoral yang diusulkan untuk diubah, agar dapat berfungsi optimal, dan mempersempit tumpang tindih kewenangan sekaligus memperkuat koordinasi. Juga dipandang penting Kementerian sektoral mempunyai nomenklatur penegakan hukum lingkungan hidup, agar penjahat lingkungan hidup dapat diberikan sanksi sesuai aturan. Selain itu, ada beberapa badan dan lembaga yang dipertimbangkan untuk dilebur dalam sebuah badan saja atau dalam nomenklatur Kementerian agar pemerintah berjalan lebih efisien.

Rivani, Koordinator Nasional Poros Hijau Indonesia  mengatakan secara umum Diskusi Putaran Kedua ini sudah menghasilkan konsep lebih konkrit, baik menyangkut nama Kemenko dengan berbagai argumentasinya, juga struktur Kemenko pada level eselon 1 beserta fungsinya secara umum. Apa saja Kementerian, badan, dan lembaga yang masuk dalam koordinasi Kemenko Keruangan dan Lingkungan Hidup, juga sudah dirumuskan.

“Hasil ini akan kami segera tuntaskan, untuk disampaikan kepada pihak kompeten, seperti pimpinan partai politik, tokoh politik, pimpinan lembaga negara, dan tentu saja Bapak Joko Widodo dan Bapak Kiai Ma’ruf Amin,” pungkasnya.(*/sm)

 

 

 










loading...