JAMBERITA.COM- Pimpinan Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) menyayangkan rencana rektor dan dosen asing yang digagas oleh Menristekdikti Muhamad Nasir arena nisa melemahkan harga diri bangsa.
Bahkan wacana ini kontraproduktif dengan misi Presiden Jokowi memajukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri.
"SDM guru besar kita sebenarnya tidak kalah dari luar, sehingga dengan alasan memacu para rektor untuk menyamai prestasi rektor luar negeri, ini menunjukkan kita tidak mampu untuk meningkatkan kualitas PT atau PTS di tanah air, sehingga pernyataan menteri ini sangat disayangkan," ungkap SAH di Jakarta (29/7/2019).
Menurut SAH, banyak aturan yang mesti diselaraskan sebelum mendatangkan rektor dan dosen asing di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Mengingat syarat utama untuk menjadi rektor PTN adalah berkewarganegaraan Indonesia (WNI), termasuk aspek pembiayaan yang harus ditanggung PTN atau PTS nantinya.
"Salah satu syarat adalah harus berkewarganegaraan Indonesia. Syarat lain adalah ijazah yang di dapat dari luar negeri pun harus disetarakan oleh Kemenristekdikti. "
Belum lagi yang terkait dengan pembiayaan, karena untuk merekrut Rektor luar negeri itu membutuh biaya yang tidak sedikit, lebih baik dana yang ada di alokasikan untuk kesejahteraan dan peningkatan kapasitas dosen, harap pentolan Komisi pendidikan tersebut.
Kemudian Anggota Fraksi Partai Gerindra ini menyebutkan, beberapa keputusan dari pemerintah akhir-akhir ini selalu dikaitkan dengan orang asing. Jika wacana ini dalam waktu dekat akan disahkan ditakutkan akan menimbulkan kesan negatif dari masyarakat, dimana harga diri kita, mana kedaulatan yang kita agungkan, jika semua pekerjaan harus orang asing.
"Pekerja pabrik sudah banyak orang asing, proyek konstruksi juga banyak, investasi asing juga ada, lalu maskapai asing juga diperbolehkan masuk, kini Rektor pun akan diberi kepada pihak asing, maka hal ini akan kontraproduktif di masyarakat," paparnya.
Sehingga SAH mengaku akan mempertanyakan niat pemerintah mewacanakan mengundang akademisi luar negeri untuk menjadi rektor dan dosen di Indonesia.
Wacana ini sempat muncul 2016 lalu, dan mendapatkan penolakan dari pihak perguruan tinggi dalam negeri, berawal dari pengangkatan Rektor oleh presiden, lalu Rektor kita datangkan dari luar, ini ada apa, pesan siapa dan kita ini bekerja untuk siapa, tanya Anggota DPR dari Provinsi Jambi tersebut.
Selain itu SAH juga mempertanyakan bahwa wacana ini telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga wacana untuk mengundang akademisi luar negeri untuk menjadi rektor dan dosen di PTN ini kembali mencuat dengan respon yang lebih serius dari Presiden Joko Widodo.
Karena menurutnya pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti fokus pada pengembangan SDM lokal bangsa sendiri dibanding harus mendatangkan Rektor dari luar, selain mahal, SDM para guru besar kita lebih dari mampu untuk menjadi Rektor.(*/sm)
SAH Serukan Gerakan Sadaqah Tani Jadi Solusi Kesejahteraan dan Ketahanan Pangan di Jambi
SAH Apresiasi Kunjungan Presiden Prabowo ke Luar Negeri, Buka Peluang Ekonomi, Investasi dan Ekspor
Sutan Adil Hendra Tegaskan Tekad Jadikan HKTI Motor Penggerak Ekonomi Petani Jambi
Tim Resolusi Konflik PT Lestari Asri Jaya dan PT Wanamukti Wisesa Ajak Para Pihak Selesaikan Konflik
3 Akses Jalan Ini Sudah Disepakati Bersama Korem/042 Gapu, Fauzi: Sekarang Dikerjakan


Gubernur Al Haris Fasilitasi Kepulangan 3 Warga Jambi Korban Scam Kamboja, 1 Orang Malah Menghilang


