Soal Temuan BPK Terkait 13 Paket Pekerjaan, Begini Kata Kadis PUPR Provinsi Jambi

JAMBERITA.COM - Sebanyak 13 paket pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan menjadi catatan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi karena menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi.

Dalam penyampaian pandangan Fraksi sesuai LHP BPK RI Perwakilan Jambi, Dinas PUPR sempat di sebut sebagai salah satu catatan yang harus diperbaiki oleh Pemprov Jambi.

Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Gerindra Elvi Andriani mengatakan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.6,09 milyar pada dinas PUPR pada 13 paket pekerjaan jalan hingga jembatan.  "Persoalan ini telah dapat penugasan agar segera kembalikan ke kas daerah untuk meminimalisir kerugian negara,” tegasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi M Fauzi menyatakan bahwa persoalan ini memang dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang paling besar itu banyak yang gagal tender diakibatkan adanya perubahan regulasi sehingga pihaknya tidak dapat melaksanakan tender.

“Kita sudah akan melaksanakan tender, begitu kita laksanakan waktu tidak terkejar lagi itu salah faktor," ungkapnya di Gedung DPRD Provinsi Jambi, kemarin Rabu (3/7/2019).

Fauzi menjelaskan pengurangan volume pekerjaan yang diakibatkan keterbatasan waktu dan perubahan regulasi, juga terdapat beberapa faktor sehingga serapan anggaran harus dikembalikan. "Ada beberapa sisa kontrak dan paket -paket yang sudah kita tenderkan, plus/ditambah juga ada yang pemutusan kontrak akibat wanprestasi maupun bencana alam, kurang lebih 195 milyar," terangnya.

Menindak lanjuti anggaran tersebut yang menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Fauzi akan mengajukan lagi anggaran tersebut di APBDP 2019 ataupun APBD 2020. “Itu kan menjadi SiLPA, nanti kita anggarkan lagi melalui APBDP 2019 atau murni APBD 2020,” pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi