Prabowo Beli Lahan di Kaltim Karena Kredit Macet, JK Sebut Jual Beli Status HGU Dilakukan Cash

JAMBERITA.COM- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkap bahwa lahan 220 ribu hektare di Kalimantan Timur (Kaltim) dijual ke Prabowo Subianto pada 2004 karena pertimbangan agar tak jatuh ke tangan asing. Saat itu memang ada tawaran yang sama dari pengusaha Singapura dan Malaysia. 

JK yang pernah menjabat wakil presiden 2004-2009, menjelaskan duduk persoalannya. JK membenarkan Prabowo menguasai lahan 220 ribu hektare di Kaltim, namun disebutnya tidak melanggar aturan.

JK menjelaskan, dialah yang memberikan izin kepada Prabowo membeli lahan "Bahwa Pak Prabowo menguasai, tapi sesuai UU, sesuai aturan, apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu," terang JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019) seperti dikutip dari detik.com.

Prabowo memutuskan membeli PT Kiani Kertas yang menjadi kredit macet di Bank Mandiri. JK mengizinkannya ketimbang lahan tersebut dibeli pihak asing. "Itu di tangan BPPN, kemudian di tangan Bank Mandiri karena itu (lahan) kredit macet. Kredit macet sama Bank Mandiri, datang Pak Prabowo sama saya bahwa dia mau beli. Saya tanya 'you beli tapi cash, tidak boleh utang'. 'siap' (jawab Prabowo). Dia akan beli dengan cash," kata JK.

Namun JK memberikan syarat kepada Prabowo untuk membelinya tunai. Akhirnya lahan tersebut dibeli Prabowo senilai US$ 150 juta. "US$ 150 juta. Itu yang dia beli itu kredit macet," ucap JK

JK sendiri sempat meminta Agus Martowardojo untuk diberikan kepada pribumi, supaya jangan jatuh ke Singapura. “Ada orang Singapura mau beli waktu itu, pengusaha Singapura, orang Malaysia," jelasnya. 

Menurut JK, jual-beli lahan dengan status hak guna usaha (HGU) itu terjadi pada 2004, tepatnya ketika dia belum lama menjabat sebagai wakil presiden. 

"Memang begitu kalau kredit macet ada yang mau beli cash, harga tentu dapat diskon. Lebih baik dia daripada perusahaan asing, waktu itu. Saya yang putuskan, tahun 2004 awal, mungkin 2 minggu waktu saya menjabat wapres," tutur JK. 

JK mengakui lahan di Kalimantan dan Aceh yang dikelola Prabowo tak memenuhi target produksi. Lahan tersebut selama ini dikuasai Prabowo untuk menjadi hutan industri.  "Laporan dari warga Aceh ini HGU di Aceh tidak bisa memenuhi target produksi?" tanya wartawan. 

"Lihatlah di Kalimantan juga, tidak memenuhi hal itu. Artinya, saya objektif ya, karena saya memegang... dengan rencana bisnis yang benar waktu itu dan sanggup bayar cash," ungkap JK. 

"Karena memang tidak mungkin diekspor kertas apa dan lain sebagainya tanpa ada bahan baku yang tumbuh, yaitu namanya penguasaan untuk hutan industri. Memang hutan industri diizinkan, tapi harus tanam lagi. Sudah ambil tanam lagi. Nanti 5 tahun kemudian berputar," jelasnya.(sumber:detik.com)

 

Artikel Rekomendasi