Pledoi Supriyono Singgung Tuntutan 7 Tahun, Ini Pembelaannya



Senin, 25 Juni 2018 - 15:17:51 WIB



Supriyono saat berada dalam persidangan
Supriyono saat berada dalam persidangan

JAMBERITA.COM - Dalam pembacaan pledoi yang disampaikan pada sidang hari ini Senin (25/6/2018), Supriyono menyinggung soal tuntutan 7 tahun yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Dalam pledoi Supriyono yang dibacakan kuasa  hukumnya, Herman kadir mengatakan adalah benar bahwa penangan perkara a quo dapat menjadi pembelajaran dan dapat mengancam mekanisme checks and balances dalam sistem lembaga perwakilan maupun Trias Politica dalam konteks ketatanegaraan.

Namun demikian dikenakannya tuntutan 7 (tujuh) tahun penjara kepada Terdakwa atau dituntut dengan dakwaan PERTAMA  yang menegaskan bahwa: “Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.”

Menurut kuasa hukum terdakwa Supriyono, penerapan atau tuntutan kepada Terdakwa menggunakan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, menurut hemat kami adalah kurang tepat dan menyimpangi asas kepastian hukum dan keadilan, bilamana dibandingkan dengan apa yang telah dikenakan atau diterapkan kepada “Pelaku-Pelaku” lain dari unsur pemerintah dan telah mendapat putusan pengadilan.

Bahwa sebagaimana diketahui, Pelaku-Pelaku lain dari unsur pemerintah yang telah diputus Pengadilan, yaitu ARFAN (mantan Plt. Kepala Dinas PUPR), ERWAN MALIK (Plt. Sekda Provinsi Jambi) dan SAIPUDIN (Asisten III Setda Provinsi Jambi) ketiganya dituntut dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Ditambahkanny, secara sistematika atau struktur ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ini berkait langsung dengan diktum Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi: “Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan PIDANA YANG SAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Selanjutnya, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang berkait langsung dengan pemeriksaan perkara a quo, yaitu diterapkannya tuntutan dan putusan terhadap ARFAN (mantan Plt. Kepala Dinas PUPR), ERWAN MALIK (Plt. Sekda Provinsi Jambi) dan SAIPUDIN (Asisten III Setda Provinsi Jambi) ketiganya dituntut dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka pengenaan DAKWAAN PERTAMA atau tuntutan kepada Terdakwa dengan menggunakan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, adalah tidak tepat dan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum, karena menunjukkan adanya tuntutan yang tidak konsisten, sekaligus terdapat kesalahan atau kelalaian dalam penerapan hukum dalam tuntutan, yang mana secara mutatis-mutandis sebenarnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana secara sistematis ataupun struktur gramatikal rumusan pasal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Bahwa sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah, maka bilamana terhadap “Pemberi Suap” dikenakan Pasal 5 ayat (1), maka secara otomatis terhadap “Penerima Suap” mestinya dikenakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Memang harus diakui, bahwa terdapat keganjilan atas Surat Dakwaan yang dibuat dan dikonstruksikan oleh Penuntut Umum, yaitu tidak dimasukkannya ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagai alternatif dakwaan, dengan mengingat adanya yurisprudensi sebelumnya, sekaligus menegaskan seolah-olah dakwaan yang dikenakan kepada Terdakwa berdiri sendiri, tidak terkait dengan “Pemberi Suap”.

Bahwa tidak dimasukkannya ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagai alternatif dakwaan, tentu tidak membuat proses pemeriksaan persidangan ini menjadi “kiamat” atau tidak memiliki jalan keluar.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan kepada Terdakwa, maka pengenaan DAKWAAN KETIGA  atau penerapan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana adalah lebih tepat dan relevan, dengan mengingat unsur-unsur Pasal 11 ini tidak berbeda dengan unsur-unsur Pasal 5, khususnya yang berkaitan dengan tuntutan pemidaan, yang selengkapnya rumusan Pasal 11 ini adalah sebagai berikut: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Bahwa selain itu, dengan mengingat kedudukan Terdakwa sebagai Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional, yang oleh rekan-rekannya dipandang sebagai “orang” atau “representasi” pemerintah (in casu: Pemerintahan Provinsi Jambi), maka secara sosiologis maupun politis, kedudukan Terdakwa dalam perkara a quo sama dengan ERWAN MALIK (Plt. Sekda Provinsi Jambi), SAIPUDIN (Mantan Asisten III Setda Provinsi Jambi), maupun ARFAN (Mantan Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi), walaupun secara de facto maupun yuridis, kedudukan Terdakwa adalah Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode Tahun 2014-2019. Keadaan mana jelas dan terang dalam pemeriksaan persidangan, bahwa Terdakwa lebih terlihat sebagai “orang” pemerintah dibandingkan Anggota DPRD.

Yang dalam konteks perkara ini, Terdakwa sama sekali tidak mengambil inisiatif atau menggerakkan terjadinya tindak pidana, namun terbatas hanya memberikan respons atau reaksi atas kehendak yang telah tersistem sedemikian rupa di DPRD Provinsi Jambi, atau setidaknya oleh sebab adanya desakan dari beberapa temannya, untuk sekedar menanyakan atau memastikan ada atau tidaknya “uang ketuk palu”.

Apakah tindakan Terdakwa kemudian dibenarkan secara hukum, tentu saja tidak. Namun demikian, sangat penting menempatkan posisi Terdakwa sesuai proporsinya. Bahwa Terdakwa, sebagaimana juga ERWAN MALIK (Plt. Sekda Provinsi Jambi), SAIPUDIN (Mantan Asisten III Setda Provinsi Jambi), maupun ARFAN (Mantan Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi) adalah korban dari sistem dari praktek suap sebagai “business as usual”, bahwa oleh karenanya sangat tidak adil jika terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 12 huruf a, sementara terhadap ERWAN MALIK (Plt. Sekda Provinsi Jambi), SAIPUDIN (Mantan Asisten III Setda Provinsi Jambi), maupun ARFAN (Mantan Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi) dikenakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, mengingat posisinya secara sosial-politis terkait perkara a quo tidak berbeda jika dibandingkan dengan ERWAN MALIK, SAIPUDIN, maupun ARFAN.(*/sm)







loading...