DPRD Desak Dishub Provinsi Jambi Tangani Truk Batubara, PDIP : Cabut Saja Izinnya

JAMBERITA.COM - Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jambi mengkritisi kisruh angkutan truk batu bara dan mendesak Dinas Perhubungan Provinsi untuk menertibkannya.

"Gerindra meminta OPD terkait dalam hal ini Dishub untuk bekerjasama dengan Pemkab kiranya dapat mengatur, menertibkan atau melakukan rekayasa lalulintas," paparnya dalam pemandangan umum terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jambi tahun 2017, Selasa (3/4/2018).

Dijelaskannya, pasca dicabutnya Perda jalan Khusus Angkutan Batubara, maka terjadi kekosongan aturan baku lalu lintas angkutan batu bara di Provinsi Jambi. Sementara itu, solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan tersebut juga belum ada.

"Pemerintah Daerah dituntut untuk mengevaluasi perizinan tambang yang ada, terutama perizinan yang berada pada kawasan hutan produksi," pungkasnya.

Selanjutnya Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jambi dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan hal yang senada.

"Fraksi Golkar berharap saudara Gubernur dapat segera mengintruksikan OPD terkait untuk berkoordinasi dengan Pemkab dalam membuat aturan-aturan yang dianggap perlu agar lalu lintas batubara tidak berdampak pada kemacetan, rusaknya jalan dan membahayakan pengguna jalan," tegas Gusrizal, juru bicara Fraksi Golkar.

Kemudian, Fraksi Partai PDI-P dengan tegas mengingatkan agar Pemprov Jambi untuk berkomitmen menegakkan aturan.

"Kalau tidak ada kontribusi yang baik cabut izinnya dan tutup saja usaha tambangnya," jelasnya.

Baca juga: PDIP : Kami adalah Instrumen Kontrol Program Jambi Tuntas, Bukan Penghambat.

Aksi unjuk rasa mahasiswa merupakan bentuk kekecewaan mereka terhadap ketidaktegasan Pemprov Jambi untuk menindak pengusaha batubara tersebut. "Untuk itu pada kesempatan ini kami Fraksi PDIP mendukung gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi