SKK Migas Tegaskan Tak Hambat PI 10% Migas Jambi : Ini Persoalan BTB, Harus Ada Negosiasi Serius

JAMBERITA.COM - Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagsel, Safei Syafri, menegaskan pihaknya tidak pernah menghambat proses realisasi Participating Interest (PI) 10 persen untuk daerah di Provinsi Jambi.

Penegasan itu disampaikan Safei dalam forum Forum Jurnalis Migas (FJM) Jambi bersama SKK Migas dan sejumlah perusahaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.

Safei mengakui, selama ini muncul anggapan bahwa SKK Migas menjadi pihak yang menghambat proses PI 10 persen. Namun, ia membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa prosesnya harus melalui tahapan serta pembahasan yang serius.

"Kami tidak pernah menghambat, tapi ini kita bicara persoalan B to B," tegas Safei.

Menurutnya, proses PI 10 persen bukan perkara sederhana karena melibatkan sejumlah pihak yang harus mencapai kesepakatan bersama. Dalam pelaksanaannya, terdapat mekanisme dan aturan yang harus dipatuhi, termasuk proses negosiasi antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Ia menjelaskan, perusahaan seperti Pertamina dan PetroChina juga perlu duduk bersama dengan pihak BUMD untuk membahas berbagai aspek dalam proses negosiasi tersebut. "Ini melalui proses yang sangat serius. Kami berharap ini bisa direalisasikan karena ini untuk masyarakat Jambi," ujarnya.

Safei kembali menekankan bahwa mekanisme PI 10 persen telah diatur dalam ketentuan yang berlaku. Karena itu, prosesnya membutuhkan komunikasi, pembahasan, serta kesepakatan antarpihak, bukan semata-mata keputusan sepihak dari SKK Migas.

"Ia menegaskan, dalam pelaksanaan PI 10 persen melalui peraturan jelas ada negosiasi antara BUMD dan KKKS. Ada Pertamina, PetroChina, butuh duduk bersama dalam memutuskan suatu negosiasi yang sangat serius," jelasnya.

Pernyataan tersebut menjadi respons atas sorotan terhadap belum terealisasinya PI 10 persen di Jambi. Padahal, skema bagi hasil partisipasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui BUMD.

SKK Migas berharap seluruh pihak yang terlibat dapat membangun komunikasi dan menyelesaikan tahapan negosiasi sesuai ketentuan, sehingga PI 10 persen yang diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat Jambi dapat segera direalisasikan.(afm)

Artikel Rekomendasi