Pemerintah Didesak Sikapi Persoalan PETI di Jambi, Anggota DPRD: Jangan Sampai Jadi Bom Waktu

JAMBERITA.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ansori Hasan, mendesak pemerintah daerah dan aparat kepolisian untuk segera menentukan kejelasan status Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Jambi.

Ia memperingatkan bahwa pembiaran terhadap masalah ini berpotensi menjadi "bom waktu" di masa depan. "Ini harus disikapi. Jika tidak segera disikapi, jangan sampai menjadi bom waktu ke depan," tegas politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bungo–Tebo tersebut, Rabu (15/7/2026).

Ansori menyoroti dilema sosial dan lingkungan yang terjadi di lapangan. Di satu sisi, aktivitas PETI terbukti merusak lingkungan dan kerap menuai penolakan warga. Salah satunya terjadi di Desa Teluk Langkap, Kabupaten Tebo, di mana ratusan rakit dompeng beroperasi hingga memicu keresahan masyarakat setempat.

Di sisi lain, tidak sedikit warga yang telah menggantungkan mata pencaharian mereka dari aktivitas tambang ilegal tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup harian. ?Guna menuntaskan polemik yang berlarut-larut, Ansori mendorong Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengambil langkah tegas. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah merumuskan format legalisasi melalui pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Menurutnya, skema WPR dapat menjadi solusi pertengahan (win-win solution) bagi semua pihak, mulai dari sisi aspek hukum dalam emberikan kepastian status hukum bagi warga pencari nafkah. Memberikan kontribusi resmi berupa masukan/retribusi bagi kas negara dan daerah dan memudahkan pemerintah dalam mengontrol dan mengawasi dampak kerusakan lingkungan.

"Dari sisi hukum jelas mereka salah, namanya ilegal. Yang jelas pemerintah harus mencari solusi secepat mungkin," ujar Ansori.

Ia juga meminta pihak kepolisian untuk terus melakukan pendekatan persuasif kepada para penambang, seraya menekankan pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum di lapangan."Kalau mau dilarang, larang semuanya. Jika tidak, buat formatnya seperti apa biar legal, agar negara ada pemasukannya dan masyarakat terbantu," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi