Kakanwil Kemenkum Jambi Ikuti Penguatan Kompetensi ASN Berbasis Nilai Pancasila

JAMBERITA.COM - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, mengikuti kegiatan Komunitas Belajar (Community of Practice) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (30/6).

Kegiatan ini mengangkat tema “Pancasila sebagai Kompas Moral dan Etika Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Hukum”. Forum tersebut menjadi ruang pembelajaran bersama untuk memperkuat pemahaman serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara, khususnya di lingkungan Kementerian Hukum.

Kegiatan menghadirkan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga kompas moral bangsa Indonesia yang harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan tugas ASN.

Ia menyampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah tumbuh dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, salah satunya tercermin melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam Kakawin Sutasoma pada masa Majapahit. Nilai tersebut menjadi kekuatan pemersatu dalam menjaga keberagaman serta memperkuat semangat kebangsaan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengembangan kompetensi ASN harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. ASN tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kompetensi manajerial dan sosial kultural. Ketiga kompetensi tersebut perlu dibangun dengan berlandaskan nilai Pancasila agar menghasilkan ASN yang profesional, berintegritas, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia hukum yang unggul, BPSDM Hukum menjalankan tiga pilar utama, yakni penguatan pelatihan, pendidikan, dan penilaian kompetensi. Ketiga pilar tersebut diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan aparatur, tetapi juga memperkuat karakter dan etika dalam pelaksanaan tugas.

Pengembangan kompetensi teknis di bidang hukum, menurut narasumber, harus disertai internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan demikian, ASN diharapkan mampu menjadi pelayan publik yang menjunjung tinggi etika, mengedepankan kepentingan masyarakat, serta menjaga persatuan bangsa.

Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan kompetensi ASN serta strategi memperkuat budaya organisasi yang berintegritas di lingkungan Kementerian Hukum.*

Artikel Rekomendasi