Perkuat Sinergi Daerah, Kanwil Kemenkum Jambi Mantapkan Kerja Sama dengan Pemkab Tanjab Barat



Senin, 11 Mei 2026 - 18:34:30 WIB



Foto : Kadiv Yankum Kanwil Kemenkum Jambi.
Foto : Kadiv Yankum Kanwil Kemenkum Jambi.

JAMBERITA.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mematangkan rencana penguatan layanan hukum melalui pembahasan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Barat, Senin (11/05). Kegiatan ini upaya membangun sinergi pembangunan hukum yang terpadu di daerah.

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi, Diana Yuli Astuti, serta dihadiri oleh jajaran teknis dari kedua instansi.

Pembahasan difokuskan pada penyusunan dokumen strategis yang mencakup berbagai ruang lingkup, mulai dari fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hingga pelayanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum.

“Sinergi antara pemerintah daerah dengan Kantor Wilayah menjadi langkah strategis untuk memastikan pelayanan hukum berjalan lebih efektif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di Tanjung Jabung Barat,” ujar Diana Yuli Astuti dalam arahannya.

Dalam Rencana Kerja Sama yang disusun, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat koordinasi dalam pembinaan hukum dan fasilitasi regulasi daerah agar lebih adaptif terhadap perkembangan nasional. Selain itu, kerja sama ini juga mendorong perlindungan kekayaan intelektual bagi potensi-potensi lokal yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Diana menambahkan, kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi mampu meningkatkan kualitas pembangunan hukum yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.?“Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarinstansi serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum di daerah secara berkelanjutan,” tambahnya.

Kegiatan koordinasi ini berjalan lancar dan menjadi komitmen nyata Kanwil Kemenkum Jambi dalam mendukung pemerintah daerah mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola regulasi yang lebih baik.(afm)





Artikel Rekomendasi