Fenomena Dua Partai Baru: Antara Pluralisme Politik dan Defisit Kejujuran

Oleh: Dr. Pahrudin HM, M.A.*

 

Kemunculan Partai Gema Bangsa dan Partai Gerakan Rakyat baru-baru ini kembali menambah daftar panjang partai politik di Indonesia. Meskipun demikian, yang perlu diperhatikan bukanlah jumlah, tetapi alasan sosial dan politik di balik lahirnya. Dalam demokrasi yang matang, partai baru muncul sebagai hasil dari gagasan dan proposal kebijakan yang berbeda; sementara dalam demokrasi yang lelah, kekecewaan sering menjadi alasan pembentukan partai baru.

Indonesia hari ini menunjukkan gejala yang kedua.

Dalam dua dekade setelah Reformasi, semakin sulit bagi partai politik untuk membedakan satu sama lain. Politik semakin terreduksi menjadi masalah elektabilitas, koalisi, dan pembagian kekuasaan, dan platform ideologis memudar. Dalam keadaan seperti ini, munculnya partai baru sebenarnya merupakan sinyal bahaya bagi demokrasi karena masyarakat semakin jauh dari partai lama, terutama dalam hal keberpihakan kebijakan.

Politik Tanpa Imajinasi Kebijakan

Masalah esensial kepartaian kita bukan kekurangan institusi, melainkan kemandekan imajinasi kebijakan publik. Hampir semua partai politik negeri ini bergerak di wilayah aman: nasionalisme generik, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik. Sepintas lalu, narasi ini terdengar moderat dan rasional, tetapi sebenarnya kehilangan daya transformasi karena tidak menjawab persoalan struktural seperti ketimpangan antarwilayah, sentralisasi fiskal, dan dominasi kepentingan ekonomi besar dalam perumusan kebijakan.

Pada aspek inilah Partai Gema Bangsa yang dipimpin oleh Ahmad Rofiq mencoba masuk dengan isu desentralisasi dan kemandirian daerah. Jika dianggap sebagai agenda kebijakan, ini seharusnya menunjukkan keinginan untuk meredistribusikan wewenang fiskal, memperkuat perencanaan daerah, dan mengurangi ketergantungan pusat terhadap daerah. Namun, desentralisasi mudah berhenti sebagai jargon politik yang populis tetapi tidak memiliki manfaat nyata jika tidak ada rencana kebijakan yang jelas.

Sementara Partai Gerakan Rakyat yang diinisiasi para loyalis Anies, di sisi lain, hadir dengan bahasa gerakan dan partisipasi warga. Dari perspektif kebijakan, gerakan ini menuntut lebih dari sekadar retorika anti-elit. Ia membutuhkan sistem kebijakan yang memungkinkan orang untuk berbicara secara publik, memungkinkan orang untuk mengawasi anggaran, dan memiliki keberanian untuk membatasi kekuatan ekonomi besar dalam proses legislasi. Apakah ini hanya perbedaan simbolik atau tawaran kebijakan? Pertanyaannya tetap sama.

Dari Kritik ke Konsistensi Kebijakan

Setiap partai politik baru selalu muncul dengan kritik terhadap partai politik lama. Masalahnya, tahap politik yang paling murah adalah kritik. Ketika kritik diubah menjadi sikap kebijakan yang tidak populer, harganya mahal.

Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa banyak partai baru mulai kehilangan kekuatan ketika berhadapan dengan fakta-fakta pemerintahan, seperti kepentingan jangka pendek, tekanan koalisi, dan kompromi anggaran. Di titik ini, kebijakan publik sering menjadi korban. Prinsip-prinsip awal dilepaskan demi stabilitas politik, dan partai baru menjadi bagian dari keadaan yang semula mereka kritis.

Partai Gerakan Rakyat menghadapi ujian ganda. Transformasi dari gerakan ke partai bukan hanya soal struktur, tetapi soal pergeseran orientasi kebijakan. Gerakan menuntut perubahan; partai sering kali mengelola ketidakpuasan agar tetap terkendali. Jika orientasi kebijakan berubah dari korektif menjadi adaptif, maka daya kritis akan menguap dengan cepat.

Sistem Kebijakan yang Menggoda untuk Menyerah

Analisis kebijakan memerlukan konteks sistem. Keberanian kebijakan tidak didorong oleh sistem politik dan kebijakan yang ada di Indonesia saat ini. Partai politik, terutama yang baru, mencari cara aman karena ambang batas parlemen, biaya politik yang tinggi, dan ketergantungan pada pembiayaan non-negara.

Dalam kehidupan nyata, jalan aman berarti menghindari kebijakan kontroversial, mendekat ke pusat kekuasaan, dan berkompromi dengan kepentingan modal. Ini adalah ironi dari demokrasi kebijakan kita: partai-partai baru didirikan dengan niat untuk memperbaiki, tetapi mereka harus bekerja sama dengan struktur yang sebenarnya ingin mereka perbaiki.

Partai baru mudah menjadi partai transaksional sejak awal jika mereka tidak memiliki basis sosial yang kuat dan berani mengambil posisi kebijakan yang jelas. Saat itu terjadi, masyarakat tidak hanya menjadi kecewa, tetapi juga kehilangan alasan untuk berharap.

Demokrasi Tidak Kekurangan Partai, tetapi Kekurangan Keberanian Kebijakan

Ada banyak partai politik di Indonesia. Tidak banyak partai politik yang secara konsisten mendukung kepentingan publik dalam proses kebijakan, mulai dari pembahasan anggaran hingga perumusan undang-undang.

Dalam situasi ini, Partai Gema Bangsa dan Partai Gerakan Rakyat seharusnya dievaluasi dari perspektif kebijakan mereka—apakah mereka mendukung penguatan daerah atau hanya mengikuti komando pusat; apakah mereka mendukung partisipasi warga atau hanya mengumpulkan suara.

Demokrasi internal, transparansi pendanaan, dan akuntabilitas kader bukan sekadar masalah moral organisasi; tetapi merupakan syarat untuk kemampuan partai untuk membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ujian yang Tidak Terlihat Publik

Sebenarnya, ujian sebenarnya bagi partai baru tidak terjadi di panggung deklarasi, melainkan di ruang-ruang sunyi pengambilan keputusan. Ini terkait beberapa aspek, misalnya, siapa yang menentukan sikap fraksi? Bagaimana kebijakan dirumuskan? Apakah suara daerah benar-benar memengaruhi arah partai, atau hanya dijadikan legitimasi simbolik?

Di ruang inilah kejujuran diuji. Jika praktik internal tidak berbeda, maka hasil kebijakan juga tidak akan berbeda.

Penutup: Kejujuran sebagai Agenda Kebijakan

Kemunculan dua partai politik baru ini harus dianggap sebagai peringatan kebijakan untuk demokrasi kita. bahwa kebijakan yang tidak berpihak akan dihasilkan dari politik yang terlalu pragmatis. Publik saat ini tidak hanya menginginkan stabilitas tetapi juga keberanian untuk mengambil posisi yang jelas.

Parai baru tidak perlu sempurna. Mereka hanya diminta untuk bertanggung jawab atas kebijakannya sendiri. Jika tidak, mereka akan larut dalam pesta partai lama, dan demokrasi kita akan kembali ke jalan yang sama.

Banyak partai bukanlah ciri demokrasi yang baik; yang lebih penting adalah keberanian sebuah partai untuk memperjuangkan kebijakan yang berbeda secara substansial. Partai Gema Bangsa dan Partai Gerakan Rakyat akan diuji oleh masyarakat yang semakin kritis, bukan oleh lawan politiknya.(*)

 

 

 

Analis Politik dan Kebijakan Universitas Nurdin Hamzah

Direktur Eksekutif Public Trust Institute (PUTIN)

Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Klaster Sumbagsel

 

Artikel Rekomendasi