Realisasi Pendapatan Daerah Jambi Nomor 4 Terakhir dari 38 Provinsi se Indonesia

JAMBERITA.COM - Persentase realisasi pendapatan daerah APBD Provinsi Jambi berada di nomor empat terakhir dari 38 Provinsi se Indonesia. Ini terungkap dalam konfrensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, 15 Agustus 2025 waktu lalu.

Acara yang ditayangkan secara langsung oleh Kemenkeu RI melalui Live Streming Youtube tersebut, dihadiri Menko Perekonomian, Menko Bidang Pangan, Menkeu RI, Menteri Investasi, Menteri Kesehatan, Kepala Badan Gizi Nasioal, Mentan, Menristek dan Mendagri.

Mendagri M Tito Karnavian dalam paparannya, mengungkapkan bahwa sampai dengan bulan Agustus 2025 pendapatan daerah tingkat provinsi, itu mencapai rata-rata 50 persen lebih. "Tolong lihat yang slide provinsi," katanya meminta grafik persentase ditayangkan. 

Presentasi pendapatan paling rendah dan garis merah dari 38 Provinsi tersebut yaitu, Provinsi Papua Barat, Papua Pegunungan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan nomor empat terakhir yaitu Provinsi Jambi dengan pressntase (39,61 persen). Selanjutnya Kalteng, Aceh, Papua Barat, Riau, Papua Selatan, Maluku, Lampung, Bengkulu, Sumut, Jateng, Banten, Kaltim, Sultra, Kep Riau, Sulbar, Sumsel, dan Sulteng.

"Ada beberapa daerah yang belum mampu menyerap karena daerah baru, daerah-daerah dan pegunungan. Ini kemampuan sumber daya manusianya untuk mengutama masalah tata kelola administrasi. Kami memberikan pendapingan bersama BPKP dan Menteri Keuangan," tegasnya.

Tito mengatakan pendapatan saat ini tingkat provinsi rata 51,99 persen. Se indonesia pendapatan daerah itu kurang lebih Rp674 triliun dan belanjanya berada di Rp562 triliun. "Kemudian untuk provinsi rata-rata bahkan ada 72 persen, yaitu Provinsi Maluku Utara," terangnya.

Kemudian untuk tingkat belanja daerah pada APBD Provinsi paling tinggi itu adalah Provinsi Jawa Barat. "Dan kita lihat di sini ada yang memiliki cadangan yang cukup bagus, seperti Maluku Utara. Ini garis biru, pendapatan. Yang hijau dan merah lah. Belanja mereka. Jadi yang bagus itu, kalau pendapatan tinggi, belanjanya juga tinggi," katanya.

Menurut Tito, Seperti Jawa Barat dan Yogyakarta berwarna hijau itu menandakan sudah cukup bagus. "Tapi kita me-warning yang warna-warna merah ini. Nah ini, data-data seperti ini sangat berguna untuk kami berikan masukan kepada Kementerian Keuangan ketika mengalokasikan transfer keuangan daerah di 552 provinsi, kab, kota, se Indonesia. Karena tidak semua memiliki PAD yang tinggi," jelasnya.

Bagi daerah yang PAD-nya rendah sekali dan sangat bergantung pusat, ini kata Tito, diberikan atensi supaya pemerintahan ini tetap berjalan baik dan kemudian program-program yang menjadi kewajiban minimal, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain itu tetap berjalan. "Sambil di-backup oleh pemerintah pusat, kira kira itu strateginya terimah kasih," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi