Polda Jambi Gelar Operasi Patuh 2025

JAMBERITA.COM- Selama 14 hari Polda Jambi menggelar Operasi Patuh 2025. Operasi ini bertujuan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang kondusif di Provinsi Jambi sebagai kontribusi nyata menuju Indonesia Emas.

Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh 2025 digelar di Lapangan Hitam Mapolda Jambi pada Senin, (14/07/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol. Krisno H Siregar dan dihadiri oleh para pejabat utama Polda Jambi serta unsur forkopimda dan mitra lintas sektor.

Turut hadir dalam apel tersebut Irwasda Polda Jambi Kombes Pol. Jannus Parlindungan Siregar, Kasi Ops Korem 042/Gapu Kolonel Inf Wisuda Utama, Wadan Denpom II/2 Mayor CPM Syahrial, Kepala Wilayah Jasa Raharja Jambi Ni Made Ayu Mulidyawati, serta perwakilan dari BPTD Jambi.

Apel diikuti oleh 12 pleton peserta yang terdiri dari personel Polri dari berbagai direktorat, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Jasa Raharja. Kegiatan diawali dengan laporan perwira apel, penghormatan pasukan, dan penyematan pita tanda dimulainya operasi oleh Kapolda Jambi.

Dalam amanatnya, Kapolda Jambi menyampaikan bahwa Operasi Patuh 2025 akan berlangsung selama 14 hari, mulai 14 hingga 27 Juli 2025, dan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Operasi ini bertujuan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang kondusif di Provinsi Jambi sebagai kontribusi nyata menuju Indonesia Emas.

"Operasi ini mengedepankan tindakan edukatif dan persuasif untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Prioritas pelanggaran yang menjadi sasaran antara lain penggunaan handphone saat berkendara, tidak memiliki SIM, kendaraan over tonase, serta penggunaan plat nomor palsu," kata Jenderal Bintang Dua tersebut.

Kapolda juga mengingatkan seluruh personel yang terlibat agar melaksanakan tugas dengan pendekatan yang humanis melalui senyum, sapa, dan salam. Ia menegaskan agar menghindari tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi, serta menjunjung tinggi keselamatan diri dan profesionalisme. (*)

Artikel Rekomendasi