Gali Pi 10 % ke Petrochina, Pansus I DPRD Malah Tuai Kecewa, Rapat Memanas - Kue pun Ditolak

JAMBERITA.COM- Pansus I DPRD Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja secara resmi ke kantor PT. Petrochina berlokasi di Jalan Ahmad Yani RT.19 RW.04, Kel. Pandan Jaya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim). Kunjungan ini bertujuan menggali informasi untuk percepatan realisasi Participating Interest (PI) 10% Migas wilayah kerja Kabupaten Tanjabtim dan Tanjabbar. 

Akan tetapi, kedatangan Pansus I bersama rombongan kembali menuai kecewa sampai dengan hidangan kue yang disajikan pihak Petrochina pun tak dilirik apalagi di makan. Pasalnya, dalam kunjungan tersebut mereka bukan diterima langsung oleh Top Manajer, sehingga rapat pun cukup memanas.

Dimana, pembahasan antara Pansus I dan pihak Petrochina dipimpin oleh Waka DPRD Provinsi Jambi Samsul Riduan dengan memberikan kesempatan kepada Ketua dan Anggota Pansus I untuk bertanya langsung kepada pihak Petrochina tentang PI 10% Migas wilayah kerja Jabung. 

“Kami minta komitmen Petrochina untuk bersama-sama mempercepat realisasi PI 10% Migas di wilayah kerja Jabung. Jangan memperlambat setiap tahapan sesuai syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini proses due dillegence mandeg. Kondisi ini jelas merugikan bagi pemerintah daerah, karena PI 10% Migas ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah bagi percepatan pembangunan Provinsi Jambi di tengah kondisi fiskal daerah yang rendah,” ungkapnya memulai pembahasan. 

Politisi PDI-P ini juga mengingatkan kepada Petrochina bahwa Blok Jabung termasuk di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa Pemprov Jambi belum mendapatkan Participating Interest (PI) 10% (Sepuluh Persen) Minyak dan Gas di Wilayah Kerja Provinsi Jambi.

Kunjungan kerja yang semula diharapkan dapat memberi titik terang malah berujung kecewa, pasalnya Pansus I bukan diterima Top Manajer Petrochina, tetapi hanya Field Manager Wayan Suandana, Hamdani (Prod. Enginering Supt), Saipul (Government& Relaition Supt), Sugiarto (Field Admin Supt), Marcel Sitompul (Field Legal Supt dan Robesius Saragih (Security Supt.). 

Imbas ketidakhadiran perwakilan dari unsur pimpinan manajemen Petrochina, Pansus I tidak mendapatkan keterangan sekaligus jawaban memuaskan di balik stagnasi proses due diligence saat ini sehingga tidak bisa berlanjut ke tahapan berikutnya. 

“Dalam kesempatan ini, kami tidak bisa mengambil keputusan, tetapi menampung pertanyaan serta menyampaikan hal-hal relevan lainnya sesuai kewenangan kami kepada Tim Pansus sekaligus menginformasikan bahwa surat dari PT JII yang dikirim bertanggal 22 Maret 2025 baru diterima pada tanggal 28 Maret 2025. 

Surat tersebut sudah diproses saat ini oleh tim legal finance Petrochina di Jakarta dan selanjutnya akan dibahas bersama empat patner pemegang saham lainnya yaitu PT Pertamina Hulu Energi Jabung, Petronas Carigali (Jabung) Ltd, PT GPI Jabung Indonesia, dan PT Raharja Energi Tanjung Jabung untuk mendapatkan persetujuan proses due diligence. Proses di internal kami bisa selesai dua sampai tiga minggu ke depan, tetapi untuk pembahasan bersama empat pemegang saham lainnya tidak dapat ditentukan secara pasti penyelesaiannya,” ungkap I Wayan Suwanda kepada Pansus I. 

Mendengar jawaban itu, beberapa anggota Pansus I seperti Juwanda, Sapuan Ansori, Amrizal, Aripin Siregar, Daulat Sitorus, Hapis Hasbiallah, Yahya dan Muhammad Nasir. kecewa berat. Sangking kecewanya kue atau snack yang di sediakan tidak dimakan oleh anggota pansus 1 dan suasana rapat memanas dan kurang kondusif. 

"Urusan Petrochina dengan empat patner pemegang saham lainnya merupakan urusan internal kalian. Namun Petrochina selaku KKKS Migas atau memiliki IUPK Blok Jabung adalah pihak utama yang bertanggungjawab agar proses Due Dilligence segera dilakukan sehingga bisa berlanjut ke tahapan berikutnya sampai realisasi. Kami benar-benar menagih komitmen Petrochina yang sudah lama mengeruk kekayaan Migas di Provinsi Jambi,” tegas Sapuan Ansori, politisi Nasdem. 

Begitu juga Muhammad Nasir mengingatkan agar Petrochina tidak main-main dalam urusan PI 10% ini. Berbagai elemen masyarakat, terutama kalangan mahasiswa di Provinsi Jambi akan turun ke jalan menagih Petrochina bila tidak serius mempercepat proses realisasi PI 10% Migas ini. Bukan tanpa alasan Politisi PKB ini mengatakan demikian, karena mahasiswa berharap sumber pendapatan daerah yang berasal dari PI 10% bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Jambi, terutama penyelenggaraan beasiswa untuk mahasiswa maupun pemenuhan fasilitas dan sarana prasana pendidikan di Provinsi Jambi.

Selanjutnya, Ketua Pansus I pun tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya dengan PT Petrochina wilayah kerja Tanjabtim dan Tanjabbar. “Ketidakhadiran Top Manajer dari Petrochina merupakan bukti ketidakseriuan mereka untuk memenuhi hak pemerintah daerah berupa PI 10% Migas dari KKKS Petrochina yang selama puluhan tahun mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan Migas di bumi Provinsi Jambi. Ke depan kami secara resmi akan mengundang Presiden Petrochina datang ke rapat Pansus I agar clear and clean kenapa bisa selambat ini dan bagaimana agar PI 10% bisa terealisasi tahun ini, ” tegasnya.

Politisi Gerindra ini juga meminta kepada Petrochina segera memproses due diligence sehingga bisa berlanjut ke tahapan berikutnya. Due diligence yang dibatasi selama 180 hari sudah kadarluasa, sehingga melalui masa perpanjangan 60 hari ke depan harus benar-benar dituntaskan.

“Jadi, kami tunggu itikad baik dari pihak Petrochina agar segera membalas surat Kelengkapan Dokumen PT Jambi Indoguna Internasional kepada PT Petrochina. Jika hal itu diabaikan, Pansus I sesuai tugas dan kewenangannya akan menentukan sikap tegas terhadap keberadaan Petrochina di Provinsi Jambi, tujuan kami bagaimana hak daerah prov jambi terpenuhi sesuai regulasi demi utk pembangun jambi karena pada saat ini APBD prov jambi tidak baik2 saja tentunya perlu mengali potensi pendapatan daerah," tegasnya.

Sebagaimana Abun Yani dan Anggota Pansus I lainnya, kekecewaan terhadap Petrochina juga datang dari anggota Pansus I Hapis Hasbiallah. Politisi PKS ini mengingatkan Petrochina untuk benar-benar menunjukkan kesungguhannya supaya segera merealisasikan PI 10% Migas di wilayah kerja Tanjabtim dan Tanjabbar. 

“Keberadan Petrochina di Provinsi Jambi bisa menjadi masalah ke depan, bilamana hak daerah untuk mendapatkan PI 10% Migas tidak terealisasi. Kami tidak main-main urusan ini. Proses Due Dilligence belum dilakukan sampai sekarang dikarenakan Petrochina belum merespon surat dari PT JII selaku BUMD pengelola PI 10% Migas. Sikap abai Petrochina ini bukan saja merugikan hak pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten daerah penghasil Migas, tetapi lebih penting dari itu yakni mengangkangi amanat Pasal 33 UUD 1945 yaitu bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi, kerja Pansus I adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat Provinsi Jambi untuk memperjuangkannya sampai benar-benar terealasi sehingga memberi manfaat bagi pembangunan Provinsi Jambi,” jelasnya. 

Dimana sebelumnya Pansus I fokus mendalami progres serta kendala pengalihan PI 10% Migas di wilayah kerja Provinsi Jambi telah menggelar rapat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, 6 Pemkab daerah penghasil Migas serta PT Jambi Indoguna Internasional (JII) selaku BUMD yang ditunjuk Gubernur Jambi mengelola PI 10% Migas di wilayah kerja Provinsi Jambi.

Selain pimpinan beserta anggota Pansus I DPRD Provinsi Jambi, kunjungan Pansus I kali ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Samsul Riduan dan Wakil Ketua III Faizal Riza dan Johansyah selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan SETDA Provinsi Jambi.(afm)

Artikel Rekomendasi