KI Jambi Dampingi Kunjungan Komisi I DPRD Jambi ke KI Pusat RI

JAMBERITA.COM- Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufiq Helmi didampingi oleh Koordinator Bidang Penyeleseian Sengketa Informasi Zamharir pada Selasa pagi tanggal 11 maret 2025 mendampingi kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Jambi ke Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Jakarta. 

Kunjungan Kerja tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Komisi I Hapis Hasbillah,SE.MM, Wakil Ketua M.Candra Muzaffar Al Ghifdari dan Sekretaris Komisi Izhar Majid, SE, serta anggota 

Zulkifli Linus, Pinto Jayanegara, Rucita Arfianisa, Abun Yani, Ibnu Sina, Umaima Kamila dan Raden Fauzi. Rombongan komisi I disambut langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat RI Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.A.P dan Koordinator Bidang Kelembagaan Handoko Agung Saputro.

Hapis Hasbiallah menyampaikan apresiasi dengan Ketua Komisi Informasi Pusat RI ditengah kesibukan bersedia menerima kunjugan dari Komisi I DPRD Provinsi Jambi. Adapun tujuan kunjungan ini guna memperoleh masukan dan informasi terkait komitmen, kolaborasi dan sistem kordinasi antar lembaga/badan publik serta ingin mengetahui kebijakan-kebijakan yang bisa dilaksanakan oleh lembaga DPRD didalam pengelolaan informasi publik di daerah. Seperti apakah memungkinkan Komisi Informasi Provinsi dapat dianggarkan oleh anggaran KIP Pusat RI, mengingat kondisi keuangan Daerah yang terbatas. 

"Untuk KI Jambi sendiri sejauh pantauan kami Komisi Informasi Jambi periode ini memiliki kinerja yang cukup baik, selalu berkoordinasi dan menyampaikan laporan secara berkala dengan Komisi I baik secara formal maupun informal, dan kami selalu suport kegiatan-kegiatan Komisi Informasi Jambi," katanya.

Dony Yoesgiantoro menyampaikan beberapa hal terkait tugas dan fungsi dari Komisi Informasi yakni pertama menyelesaikan sengketa informasi publik dan menetapkan standar layanan informasi di Badan Publik, berikutnya Komisi Informasi tidak bersifat hirarkis sehingga tidak memungkinkan anggaran KI Daerah di alokasikan oleh KIP Pusat, namun sharing kegiatan bisa seperti kegiatan KIP pusat dilaksanakan di KI Daerah dan teman KI daerah juga harus mampu membangun kolaborasi dengan badan Publik lainnya dalam sinergi menjalankan program-progran.

"Menurut hemat kami KI Jambi saat ini bisa menjadi salah satu rujukan bagi KI Se-Indonesia dalam membangun komunikasi dengan Pemerintah Daerah baik bapak Gubernur dan Bapak Komisi I DPRD termasuk juga rutin melakukan dialog di TVRI dan RRI," lanjutnya.

Handoko Agung Saputro juga menambahkan bahwa dalam pelaksanaan tugas fungsi peran pemerintah daerah tentu sangat diperlukan, termasuk dukungan DPRD, memang penyelesaian sengketa informasi, harus ada masyarakat terlebih dahulu yang meminta informasi ke badan Publik ketika tidak diberikan atau diberikan pemohon belum merasa puas baru bisa disengketakan ke KI.

Terkait hasil Monitoring dan Evaluasi ( Monev) yang dilakukan oleh KIP Pusat RI memang Pemrov Jambi masih berada pada posisi predikat cukup informatif di tahun 2024 kemaren belum informatif atau memeroleh peringkat terbaik. Artinya Pemprov Jambi belum secara maksimal menyampaikan informasi publik ke publik. Meskipun dukungan Pemprov Jambi terhadap Komisi Informasi Jambi sudah sangat luar biasa.

Ahmad Taufiq Helmi menyampaikan apresiasi kepada Komisi I DPRD Provinsi Jambi yang telah mengikutsertakan KI Jambi dalam kunjungan ke Komisi Informasi Pusat RI, mudahan hasil pertemuan hari ini bisa menjadi referensi bagi Komisi I DPRD Jambi dalam menentukan arah kebijakan dalam mendorong percepatan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Jambi seperti yang diamanatkan oleh UU No 14 Tahun 2008.(*)

Artikel Rekomendasi