Anggota DPR RI Edi Purwanto Soroti Wacana Penutupan Stasiun Karet

JAMBERITA.COM - Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto menanggapi wacana dari pemerintah yang akan melakukan penutupan Stasiun Karet, Jakarta. Anggota DPR RI Dapil Jambi ini meminta kepada pemerintah untuk melakukan kajian secara komprehensif sebelum kebijakan ini diberlakukan.

Hal ini sejalan dengan tanggapan masyarakat yang terdampak ketika Stasiun Karet ditutup. Pada kesempatan ini, Edi Purwanto meminta agar pemerintah betul-betul membuat kebijakan berdasarkan urgensi dan juga kajian data. 

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus mempertimbanhkan kebutuhan masyarakat pengguna transportasi umum. Menurutnya, Stasiun Karet memiliki peran vital bagi mobilitas masyarakat, khususnya pekerja harian dan pelajar yang menggunakan KRL sebagai moda transportasi utama.

“Jadi kita minta wacana kebijakan ini perlu Analisa by data kenapa (stasiun karet, red) harus ditutup, sementara jika dilihat di lapangan banyak masyarakat yang menolak kebijakan itu,” ujarnya, Rabu (15/1/2025)

Lebih lanjut disampaikan oleh Edi Purwanto bahwa pemerintah juga harus mendengarkan penolakan dari masyarakat atas kebijakan tersebut. Menurutnya, suara masyarakat ini harus menjadi pertimbangan utama karena mereka yang akan terdampak langsung dengan kebijakan tersebut.

Di sisi lain, Edi Purwanto juga mengingatkan kepada pemerintah bahwa pengguna stasiun adalah masyarakat dari semua kalangan.

“Perlu diingat juga bahwa pengguna KRL dari semua kalangan, mulai dari anak-anak, sampai orang lanjut usia, ibu hamil, bahkan mohon maaf teman-teman disabilitas. Maka ketika kebijakan ini muncul, apakah ini sudah dikaji betul?,” terangnya.

“Bagaimana mengakomodir pengguna KRL yang mungkin harus lebih jauh ke tempat kerja, harus lebih jauh jalannya, apa ada transportasi umum yang terintegrasi bagi yang biasanya turun di karet dan sebagainya, pedesterian bagi pejalan kaki dan ini harus di kaji betul,” tambahnya.

Edi Purwanto mengingatkan kepada pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan harus juga memperhatikan kajian dari semua aspek. Pemerintah katanya harus memastikan bahwa kebijakan transportasi publik harus memberikan manfaat, bukan sebaliknya menambah beban.

“Jangan sampai kebijakan ini, akan menimbulkan atau menyisakan persoalan baru yang dampaknya itu dirasakan oleh masyarakat,”pungkasnya.(*)

Artikel Rekomendasi