DPD Kongres Advokat Indonesia Jambi Resmi Dikukuhkan

JAMBERITA.COM - Pengurus DPD dan DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kabupaten Kota Provinsi Jambi resmi dikukuhkan Ketua DPP Erman Umar, Sabtu (18/2/2023). pelantikan berlangsung di lantai II Gedung Mahligai yang dihadiri oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman.

Dalam pelantikan dan pengukuhan tersebut dengan mengusung tema Terwujudnya KAI sebagai Organisasi Advokat yang Independen , Mandiri , Berintegritas dan ikut Bertanggung Jawab atas Terselenggaranya Peradilan yang bebas, Jujur dan Adil.

Mereka yang lantik yaitu Ketua DPD KAI Provinsi Jambi Adv Aprizul Ihksan Hasibuan, Wakil I Krismanto, Wakil II Sergius Bocho Nitung, Wakil III Deni Haryanti, Sekretaris Irwan sebagaimana SK terlampir termasuk bidang-bidang.

Ketua DPC KAI Kota Jambi Herman, Sekretaris M Fadli, Ketua DPC Muaro Jambi Ahmad, Wakil Buyamin, Sekretaris Zulhendri. Selanjutnya Ketua DPC KAI Merangin, Syafridan Fikri Lubis, Sekretaris Evans Triaga Sinaga. Terakhir Ketua DPC Tebo, Mukmin, Sekretaris Lukman Hakim, Bendahara Rafika.

Untuk diketahui, K.A.I lahir pada Jum'at (30/5/2008) di Jakarta, secara aklamasi. setelah sebelumnya melakukan perhelatan yang setidaknya dihadiri 3.000 peserta kongres dari 30 provinsi di Indonesia.

Kogres Advokat Indonesia sebagai wadah tunggal bagi kalangan advokat Indonesia dengan visi Terwujudnya KAI sebagai Organisasi Advokat yang Independen, Mandiri , Berintegritas dan ikut Bertanggung Jawab atas Terselenggaranya Peradilan yang bebas, Jujur dan Adil, sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Nama KAI dipilih dengan mengalahkan dua usulan nama lainnya, yakni Persatuan Advokat Indonesia (Persadi) dan Advokat Indonesia (AdI). Nama yang terakhir sedianya adalah Advokat Republik Indonesia (AdRI). Meski begitu, setelah berkonsultasi dengan pihak Departemen Hukum dan HAM (Depkumham). Depkumham menyarankan untuk tidak menggunakan embel-embel Republik Indonesia.

Ketua DPP KAI Erman Umar mengucapkan selamat bagi pengurus KAI DPD Provinsi Jambi yang baru saja dilantik segera konsulidasi dengan membuat program program kerja yang nyata sebagai moment prioritas. "Program nyata, selain untuk anggota organisasi sendiri juga pengabdian kepada masyarakat, ini moment prioritas kemudian juga tanamkan rasa tanggungjawab terhadap organisasi serta masyarakat," jelasnya. 

Dalam penanganan kasus perkara apabila tidak bisa diselesaikan maka Erman Umar juga menyatakan agar dapat menjalin kerjasama dan bersinergi baik dengan Pemda maupun Aparat Penegak Hukum (APH) di Provinsi Jambi."Kalau bisa sendiri lakukan, kalau tidak bisa maka bekerjasama dengan pemda, kejaksaan maupun kepolisian," pintanya.(afm)

Artikel Rekomendasi