Temuan BPK di RSUD Raden Mattaher Rp2,3 M Dapat Diyakini, Tidak Ada Lagi Persoalan

JAMBERITA.COM - Rekomendasi BPK RI terkait temuan kekurangan dokumen pada belanja sebesar Rp2,3 Miliar (M) di RSUD Raden Mattaher Jambi sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah dengan pemeriksaan menyakini.

Inspektur Provinsi Jambi Agus Herianto mengatakan dari hasil pemeriksaan meyakini, Rp2,3 M di era kepemimpinan dr Fery Kusnadi SpoG tersebut, ternyata benar dibelanjakan sehingga dapat ditarik kesimpulan tidak ada persoalan."Rp2,3 M rekomendasi dari BPK agar Gubernur memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan menyakini," ujarnya saat dijumpai jamberita.com di ruang kerjanya.

Dari rekomendasi tersebut kata Agus, pihaknya sudah menurunkan tim untuk menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan menyakini secara langsung apakah Rp2,3 M yang dibelanjakan memang betul atau tidak. "Sampai dengan hasil pemeriksaan kemarin terkahir, sudah di ekspos oleh kita, bahwa memang Rp 2,3 itu dapat diyakini," tegasnya.

Agus pun menyampaikan dalam proses pemeriksaan tim langsung melakukan kroscek baik kepada pihak yang bersangkutan, maupun kepada pihak penyedia di RSUD Raden Mattaher Jambi itu sendiri. "Akhirnya dapat ditarik kesimpulan oleh tim, bahwa Rp 2,3 itu diyakini memang dibelanjakan sesuai dengan peruntukan di dalam, sesuai laporan yang disampaikan oleh BPK," ungkapnya.

Agus menjelaskan, terkait dengan hal tersebut pihaknya telah menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran atau pemeriksaan menyakini. "Dengan kita telusuri keberadaan belanja tersebut, maka kita yakini itu memang dibelanjakan sesuai dengan dokumen kemarin yang disampaikan. Jadi tidak lagi perbaikan dokumen, jadi hanya meyakini benar tidak nih. Contoh pembayaran honorer, kita investigasi siapa yang terima, benar gak bapak terima, saat bulan ini,? oh ternyata memang terima," katanya.

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi berharap, dari persoalan ini agar dapat menjadi pembelajaran bagi Manajemen RSUD Raden Mattaher Jambi untuk segera berbenah dan jangan sampai menjadi persoalan lagi di tahun tahun yang akan datang.

"Sudah diyakini oleh tim itu dilaksanakan, (Jadi-red) tidak ada lagi persoalan. Tinggal lagi manajemen sekarang untuk memperbaiki kinerja jangan sampai pelaksanaan BLUD ini jadi masalah lagi di tahun tahun berikutnya terus SOP itu diikuti, kita harap pelayanan dan menajemen harus segera ada perbaikan," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi