Ungkap Ketidakpastian Penerima Bansos Via E-warung, Arief Munandar : Ini Perlu Bantuan Bank Himbara



Selasa, 12 Oktober 2021 - 13:56:40 WIB



Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Arief Munandar
Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Arief Munandar

JAMBERITA.COM - Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil) Arief Munandar memaparkan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanganan kemiskinan yang berdampak kepada masyarakat.

"Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak pasti menerima dana (bantuan) pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) per bulan," katanya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Daerah Tim Koordinasi (Tikor) dan Pelaksana Penyaluran Program Bantuan Sosial (Bansos) Pangan di Swiss-Belhotel, Selasa (12/10/2021).

Kemudian persoalan lainnya, Arief mengatakan, bahwa ditemukan kan nya saldo pada KKS yang kosong dan penyaluran sembako secara paket melalui E-Warung. Kemudian adanya dugaan oknum menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Ini kami langsung saja menyampaikan biar ada pihak Bank Himpunan Bank Negara (Himbara) di sini ya supaya juga membantu kami," ujarnya.

Itu kata Arief mengingat ada beberapa kabupaten, seperti contohnya Muara Jambi ada sebanyak 10449 KKS, hanya dilayani oleh 50 E-warung, berikut juga Merangin menerima itu sebanyak 15364 penerima, tapi hanya dilayani oleh 58 E-warung. 

"Jadi mungkin ada beberapa daerah kami mohon bantuan Himbara supaya E-warung ini ditambah sehingga dapat melayani masyarakat khususnya masyarakat-masyarakat yang jauh dari jangkauannya ketika mau mengambil program sembako ini," terangnya.

Arief juga mencontohkan di Kota Sungai Penuh dari 2978 penerima hanya dilayani oleh 14 E-warung dan Kabupaten Tebo 13.800 dilayani oleh 61 E- warung." Jadi mungkin nanti kami berharap untuk dapat kiranya ini ditambah sehingga program penyaluran bansos dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam rangka melayani masyarakat," ungkapnya.

Arief menjelaskan bahwa program ini dulu namanya, raskin berubah menjadi Sastra berbentuk beras, kemudian bantuan pangan non tunai. Pada bantuan pangan non tunai tadinya dari jumlah Rp110.000 per-KPM, selanjutnya pada 2019 dinaikkan menjadi Rp150.000.

"Nah ketika Covid-19 (mewabah) itu dijadikan Rp200.000 per-KPM mendapat bantuan setiap bulan, ini lah harapan kami pada rakor ini dapat memecahkan beberapa masalah," sebutnya.

Menurut Arief masalah utama yaitu tidak adanya kepastian bagi masyarakat penerima bantuan, apakah mendapat setiap bulan atau hanya satu bulan saja. Setelah masyarakat datang ke E-warung dalam memastikan bantuan tersebut ternyata saldo nya kosong.

"Jadi tidak ada kepastian, kami mohon kepada pihak bank Himbara kalau memungkinkan data salur disampaikan, apa itu kepada pendamping ataupun Kordinator Daerah (Korda) supaya kami bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa mereka dapat atau tidak," terangnya.

Kalau memungkinkan diberi kepastian bahwa mereka setiap bulan dapat tentu mereka akan datang, tetapi sebaliknya jika memang mereka tidak mendapat bantuan."Di desa-desa mungkin ini perlu bantuan dari pihak Himbara bagaimana ini bisa, memberi informasi kepada kami di lapangan," tegasnya.

Arief juga mengungkapkan masih ditemukannya pada KKS, sembako ini secara paket pada E-warung dan juga adanya oknum menguasai kartu KKS yang mungkin perlu diselesaikan secara arif dan bijaksana kedepannya, sehingga E-warung beroperasi pada saat penyaluran.

"Kita berharap bahwa ini betul-betul warung yang beroperasi sehingga dapat dapat menghidupkan ekonomi masyarakat," jelasnya.(afm)





Artikel Rekomendasi