SAH Nilai Pengenaan Pajak Produk Pertanian Akan Persulit Kehidupan Petani



Rabu, 15 September 2021 - 05:30:57 WIB



JAMBERITA.COM- Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM menilai rencana perubahan terhadap UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada komoditas pertanian belum layak dan tidak tepat untuk diterapkan.

Menurut anggota DPR RI yang dikenal akan program kerakyatannya ini pengenaan PPN belum tepat karena akan memberatkan dan menyusahkan petani di Indonesia yang sedang terdampak pandemi.

" Sangat tidak tepat saat pandemi malah mau memberlakukan PPN bagi produk pertanian," ungkap bapak beasiswa Jambi tersebut (4/9) hari ini.

Selain itu SAH juga mengatakan PPN yang diberlakukan akan dipastikan akan meningkatkan Harga Pokok Produksi (HPP) komoditas pertanian.

“HPP komoditas pertanian pasti akan naik jika komoditas pertanian dikenakan PPN, ini akan memberatkan dan menyusahkan petani dalam usaha taninya, sehingga kebijakan ini belum layak, menyusahkan petani dan masyarakat,  tegas SAH yang Doktor ekonomi ini.

Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako, barang hasil pertanian, dan jasa pendidikan akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Dari seminar hingga obrolan, dari gedung yang tinggi hingga warung kopi, dari para insinyur sampai tukang sayur.

Keberatan SAH sendiri selain karena kondisi perekonomian yang belum membaik akibat pandemi Covid-19, juga dilatar belakangi beberapa kajian antara lain, UU PPN memberikan batasan barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN (negative list).

Pengecualian barang atau jasa dari pengenaan PPN bukan hal baru. Negara lain yang menerapkan PPN juga melakukan hal yang sama. Namun, jumlah pengecualian di Indonesia memang sangat banyak. Hal ini menimbulkan anggapan seolah-olah pengecualian menjadi keharusan. Akibatnya, timbul kegaduhan ketika terjadi perubahan suatu barang atau jasa dari yang semula tidak dikenai PPN menjadi dikenai PPN, jelasnya.

" Singapura, misalnya, mengelompokkan barang yang tidak dikenai PPN berupa properti tempat tinggal, logam berharga, dan barang untuk investasi. Sedangkan jasa yang tidak dikenai PPN terdiri dari jasa keuangan dan sewa properti tempat tinggal, ungkapnya.

Thailand mengecualikan barang pertanian, peternakan, perikanan, koran dan buku, serta pupuk, dari pengenaan PPN. Demikian pula jasa kesehatan, angkutan umum, dan leasing property dikecualikan dari pengenaan PPN. Sementara Cina sama sekali tidak memberikan pengecualian PPN baik untuk barang maupun jasa.

Dalam hal ini SAH mengatakan HKTI juga menilai pengenaan PPN terhadap komoditas pertanian akan menurunkan daya beli masyarakat dan tingkat kemiskinan.

“Pengenaan PPN ini potensial timbulkan multiple PPN terhadap komoditas pertanian yang muaranya akan menurunkan daya beli masyarakat dan bertambahnya masyarakat miskin, jadi kita menolak rencana ini, tandas SAH.(*/sm)



Artikel Rekomendasi