Catatan Kartu Pra Kerja, Antara Daya Saing Dan Bantuan Sosial

Oleh : Dr. Noviardi Ferzi, SE, MM

Antusiasme masyarakat untuk mendaftar Kartu Pra kerja masih tinggi, termasuk gelombang 12 yang saat ini lagi di buka. Hal ini dapat dimaklumi di tengah pandemi Covid-19 kartu pra kerja bisa menjadi solusi untuk menciptakan wirausahawan mandiri baru. Peluang tersebut terbuka bagi semua masyarakat dengan berbagai keahlian ditengah keterbatasan.

Kartu prakerja yang semula ditujukan untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja dimodifikasi untuk menyalurkan bantuan langsung tunai, tetapi tanpa meninggalkan hakikat kartu prakerja, yaitu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan.

Konsep awal kartu prakerja berupa bantuan senilai Rp5 juta, yang hampir semuannya dalam bentuk dana pelatihan, disesuaikan selama masa wabah covid- 19, menjadi Rp3,5 juta dengan komposisi Rp1 juta untuk pelatihan. Lalu, Rp2,4 juta sebagai insentif (bantuan tunai) dan Rp150 ribu merupakan kompensasi survei.

Meski masih ada pro dan kontra di masyarakat terkait program kartu pra kerja. Namun ini bisa dinilai sebagai bentuk kepedulian banyak pihak agar program tersebut punya dampak keberhasilan yang besar, jelas, dan terukur.

Salah satu alasan kartu pra kerja belum efektif dalam menekan pengangguran adalah meski sudah dilatih dalam program pra kerja, tanpa pertumbuhan lapangan kerja tenaga kerja belum tentu langsung dapat kerja.

Sehingga saat ini yang terpenting pemerintah bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan perusahaan sehingga lapangan kerja banyak terbuka.

Masalah lain yang membuat kartu pra kerja kurang efektif adalah salah motivasi dari para angkatan kerja yang ikut program ini. Alih-alih menambah keterampilan untuk dapat kerja, justru mereka hanya mengincar insentif yang diberikan.

Dalam program kartu pra kerja sendiri ada 2.000 jenis keahlian yang berpotensi mendorong lahirnya kreativitas dan jenis usaha baru pasca krisis akibat keterbatasan kerja di sektor formal. 

Dimana sampai peluncuran tahap 11 program kartu pra kerja, terdapat 5.9 juta masyarakat yang telah memperoleh berbagai pelatihan dan dana insentif dari pemerintah.

Di sisi lain, para korban PHK tidak membutuhkan pelatihan. Mereka membutuhkan dana tunai untuk menggantikan income yang hilang.Mereka tidak butuh sertifikat. Mereka butuh uang untuk membayar kontrakan rumah, untuk membayar cicil an utang, atau bahkan untuk sekadar membeli beras.

Ke depan, sebaiknya program kartu pra kerja tidak hanya berhenti hanya sebatas pelatihan, namun perlu ada program lanjutan, dengan modifikasi program lanjutan lain misalnya pemberdayaan masyarakat melalui program modal kerja, penerbitan regulasi, atau perizinan bagi usaha baru dan sebagainya. 

Tujuannya agar perbaikan ekonomi masyarakat bisa terealisasi lebih cepat melalui kemampuan peningkatan kreativitas masyarakat. Termasuk perlu adanya standardisasi sertifikasi kartu pra kerja agar penerima manfaat mendapatkan sertifikasi yang diakui pasar tenaga kerja, menjadi lapisan pertama yang diprioritaskan di dunia kerja. Karena kita harus optimis program kartu pra kerja mampu menyiapkan SDM tenaga kerja yang berdaya saing. Semoga. !

 

 

Artikel Rekomendasi