Utamakan Masyarakat, SAH Mintak Pemerintah Antisipasi Komersialisasi Vaksin Covid-19

JAMBERITA.COM- Tingginya kebutuhan publik akan vaksin Covid-19 menimbulkan kekhawatiran komersialisasi untuk masyarakat tanpa memandang tingkatan ekonomi.

Terkait hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi Kesehatan meminta pemerintah agar memastikan ketersediaan vaksin tersebut, serta mengatur strategi dalam pendistribusiannya, sehingga pemerintah dapat menutup celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengkomersialkan vaksin Covid-19.

“Terus terang dalam rapat di Komisi IX kita selalu meminta pemerintah harus bersikap dan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti mengkomersialkan vaksin Covid-19," ungkapnya di sela - sela pembagian bantuan modal kerja untuk UMKM di Jambi (12/12) beberapa waktu lalu. 

Dalam hal ini, SAH mengatakan pihaknya mendorong pemerintah dapat memberikan vaksin secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Namun apabila jumlah vaksin terbatas dapat memprioritaskan terlebih dahulu pemberian vaksin kepada masyarakat yang kurang mampu dan kelompok rentan, mengingat vaksin tersebut diberikan untuk menghadapi pandemi, sehingga seluruh masyarakat Indonesia berhak dan wajib untuk mendapatkan vaksinasi tersebut.

Pihaknya juga mendorong pemerintah mengambil kebijakan untuk menggratiskan pemberian vaksinasi Covid-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun apabila tidak bisa, maka pemerintah harus menetapkan harga yang pasti dan sangat terjangkau bagi seluruh masyarakat yang diharuskan melakukan vaksin mandiri.

“Pemerintah wajib memastikan validitas data pemberian vaksin secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, dan menyosialisasikannya kepada mereka, agar target pemberian vaksin tepat sasaran dan masyarakat tidak kebingungan bertanya-tanya apakah dirinya mendapatkan vaksin covid-19 secara gratis atau tidak,” katanya.

Selain itu lulusan Doktor Ekonomi ini berpendapat, pemerintah juga perlu menjelaskan perbedaan-perbedaan jenis vaksin covid-19 yang akan diberikan, dikarenakan sumber-sumber vaksin covid-19 berbeda-beda, agar masyarakat tidak bingung dan tidak menimbulkan persepsi negatif dan klasifikasi bahwa vaksin yang satu lebih baik daripada jenis vaksin yang lainnya.

Di sisi lain, legislator yang dikenal sebagai Bapak Beasiswa Jambi ini mengharapkan pemerintah harus melakukan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan dalam program vaksinasi Covid-19. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan diantaranya penentuan prioritas, pilihan vaksin, pendataan, strategi mencegah pemalsuan identitas dan pemalsuan vaksin, serta tempat penyimpanan vaksin, pungkasnya.(*/sm)

 

Artikel Rekomendasi