JAMBERITA.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis 10 Calon Kepala Daerah (Cakada) dengan laporan harta kekayaan minus. Yang menarik, ada Cakada yang melaporkan kekayaan minus hingga Rp3,5 miliar.
Secara rinci, ada 10 kepala daerah termiskin versi KPK dan melaporkan minus harta kekayaannya. Indra Gunalan, Cawabup Sijunjung: -3.550.090.050, Bong Ming Ming, Cawabup Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung: -990.711.186, Tri Suryadi, Cabup Padang Pariaman, Sumatera Barat: -988.000.000., Saipul A. Mbuinga, Cabup Pahuwato, Gorontalo: -702.128.300, M. Sholihin, Cabup Indramayu: -667.024.043.
Lalu, Afif Nurhidayat, Cabup Wonosobo: -666.000.000, Hamdanus, Cawabup Pesisir Selatan, Sumatera Barat: -295.890.837, Untung Tamsil, Cabup Fakfak, Papua Barat: -212.308.888, Herman, Cawabup Tana Tidung, Kalimantan Utara: -194.000.000 dan Ferizal Ridwan, Cabup Lima Puluh Kota, Sumatera Barat: -121.719.928.
Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengaku heran ada calon kepala daerah (cakada) di Pilkada 2020 yang memiliki harta minus bahkan ada yang sampai minus Rp3.5 miliar.
"Tapi yang kita agak heran soal yang kita sebut dalam tanda kutip termiskin. Karena yang paling miskin itu hartanya minus Rp3,5 miliar, dengan utang juga ada di situ. Kita enggak mengerti sama sekali," kata Pahala saat jumpa pers di Kantornya, Kuningan, Jumat (4/12/2020).
Karena itu, pihaknya akan menelusuri lebih jauh guna mengetahui keadaan sebenarnya perihal harta Cakada yang minus dengan melakukan klarifikasi. "Nanti kita kalau dia terpilih pasti kita klarifikasi bagaimana bisa sih minus gitu. Kalau sekarang diklarifikasi sensitif, mengganggu proses," imbuhnya.
"Ini yang kita pikir buat pemilih semacam bukan pendidikan sih, semacam informasi tambahan bahwa untuk daerah-daerah ini paslonnya salah satunya itu hartanya minus," ucap Pahala.
Dari analisis KPK, terdapat 1.476 calon yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2020. Dari jumlah itu, calon laki-laki ada 1.315 (89 persen) dan perempuan 161 calon (11 persen).
Sebanyak 53 persen calon berusia lebih dari 50 tahun. Ada pun latar belakang calon terdiri dari 45 persen pengusaha/ swasta lainnya, 38 persen birokrat dan 17 persen legislatif.
OJK Periksa Ketat Bank Jambi dan Koordinasi Proaktif dengan APH Pasca Insiden Siber
Optimalkan Kinerja B04, Kanwil Kemenkum Jambi Kejar Percepatan Anggaran dan Reformasi Birokrasi
Fokus Mal Pelayanan Publik hingga Retribusi, Kemenkum Jambi Harmonisasikan Ranperbup Batang Hari
Kapolri Tegaskan Tindak Tegas Siapapun yang Melanggar Ketertiban Umum
BNPT Turun ke Sigi Lakukan Koordinasi, Penyelidikan dan Pemulihan Korban Aksi Terorisme
PBNU Apresiasi Penangkapan Ustadz Maaher: Ini Pelajaran, Hati-hati Bermedsos


Optimalkan Kinerja B04, Kanwil Kemenkum Jambi Kejar Percepatan Anggaran dan Reformasi Birokrasi


