Pilkada 9 Desember Dikritik Berisiko, Ini Penjelasan KPU

JAMBERITA.COM - Lembaga penyelenggara bersama dengan pemerintah dan DPR sepakat pelaksanaan pilkada serentak digelar pada 9 Desember dengan menjalankan protokol kesehatan.

Akan tetapi, keputusan ini dianggap beresiko karena kondisi pandemi yang belum selesai.

Komisioner KPU Provinsi Jambi, M. Sanusi dalam menanggapi hal itu lewat dialog Jamberita Ngobrol mengatakan, KPU tentu dalam proses pengambilan keputusan pada saat menunda sebelumnya, itu semua mempertimbangkan kemanusiaan.

"Jika ditanya apakah KPU memikirkan masalah kemanusiaan, itu semua sudah terjawab dengan penundaan kemarin. KPU selalu mempertimbangkan masalah kemanusiaan karena itu semua hal yang nomor 1," katanya.

Divisi Teknis ini menyebutkan, penerimaan pelaksanaan 9 Desember ini sendiri karena keputusan politik secara bersama. Ditambah lagi penundaan didalam Undang-Undang sendiri hanya mengatur masalah bencana alam. Kejadian pandemi inikan bencana non alam.

"Kemaren itu Perppu menjadi payung hukum penundaan. Ditambah lagi juga sebelumnya disampaikan 3 opsi pelaksanaan pilkada hingga 2021. pelaksanaan ini adalah kehendak bersama tidak hanya keinginan KPU," tandasnya. (am)

Artikel Rekomendasi