JAMBERITA.COM - Anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan (Dapil) Batanghari Muaro Jambi Sapuan Ansori mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari segera melakukan pemilihan Kepala Desa (Kades).
Menurut Sopuan Ansori bahwa masyarakat Batanghari telah meminta agar Pemkab segera melaksanakan pilkades karena sekitar 60 Desa itu diisi oleh Plt yakni PNS aktif dari Kantor Camat.
"Waktu Musrem Kecamatan di Bajubang tadi, saya mempertanyakan itu kepada Sekda dengan Ketua DPRD, karena PLT pelayanan tidak maksimal, kalau PLTnya adalah PNS," ungkapnya kepada jamberita.com, Senin (10/2/2020).
Sapuan menututurkan, seorang Plt itu hanya menjalankan tugas yang bersifat sementara, akan tetapi sepengetahuan Dia, Plt kades di Batanghari sekarang ini sudah sejak lama berlangsung dijalankan oleh seorang PNS.
"Ada yang sudah setahun lebih, seluruhnya di Kabupaten Batanghari 20 Desa yang sudah di Plt kan, jadi saya meminta kepada Pemkab dan DPRD tolong jangan dibawa Pilkades ini keranah pemilihan Bupati," sebutnya.
Sapuan mendesak Pemkab Batanghari secepatnya melaksanakan Pilkades dan jangan sampai nanti harus menunggu pemilihan Bupati mendatang, karena panitia penyelenggara Pilkades itu bukan dari bKPU melainkan masyarakat desa itu sendiri.
"Pemerintah kan cuma memfasilitasi, yang punya kewenangan itu kan desa, bentuk panitia Pilkades, baik itu Badan pengawasnya maupun data pemilihnya," terangnya.
Sapuan mengaku tengah mencari Permendagri tentang aturan jabatan seorang Kades serta akan membedah dasar-dasar hukum nya seperti apa. "ini saya lagi mau mencari Permendagri tentang pilkades itu berapa lama di peraturan itu, ini yang kita cari dan akan kita buka dasar dasar hukumnya," pungkasnya.(afm)
Ekonomi Jambi Tumbuh 4,33 Persen Triwulan I 2026, Angka Pengangguran dan Ketimpangan Gender Menurun
Bupati Anwar Sadat Sambut dan Apresiasi Kunjungan Menkes RI ke RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal
Dorong Daya Saing Daerah, Abun Yani Sampaikan Ranperda Inisiatif Fasilitasi HKI Jambi
Dihadiri Ihsan Yunus, Yayasan Wahana Mitra Mandiri Serahkan Bantuan Sembako Pemerintah Pusat
UNBK Terakhir Tahun 2020, Kadisdik: Karena Ini Terakhir Jadi Harus yang Terbaik


Kejati Jambi dan Angkasa Pura II Teken PKS, Perkuat Kepatuhan dan Pendampingan Hukum


