SAH: Peningkatan Kualitas Kesehatan Butuh Komitmen Kuat Pemerintah

JAMBERITA.COM- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sutan Adil Hendra (SAH) mengatakan peningkatan kualitas kesehatan membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah.

Hal ini disampaikan SAH ketika menghadiri Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan (9/12) kemarin di Gedung Nusantara 1 Senayan Jakarta.

Menurutnya jika melihat kondisi di daerah masih banyak Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Rumah Sakit (RS) di daerah yang butuh perbaikan. Selain itu masalah kesehatan yang perlu diperhatikan antara lain jumlah ibu yang meninggal karena melahirkan di Indonesia masih tinggi, Termasuk di dalamnya angka gangguan tumbuh kembang (stunting) anak cukup tinggi dan susah untuk menurunkannya karena melibatkan berbagai kementerian.

"Berbagai masalah kesehatan membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah khususnya dalam hal memperbaiki fasilitas kesehatan seperti Posyandu dan Puskesmas, termasuk tantangan untuk menekan jumlah ibu meninggal karena melahirkan," ungkapnya. 

Hal ini disampaikan Anggota DPR dari Provinsi Jambi itu ketika melakukan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kesehatan 2019 yang mencapai Rp 121,9 triliun, naik dari realisasi APBN tahun 2018 senilai Rp 107,4 triliun.

Angka sebesar itu dialokasikan untuk Kementerian Kesehatan Rp 58,7 triliun, BPOM  Rp 2 triliun, BKKBN Rp 3,8 triliun, dan JKN PNS/Polri/TNI Rp 5,8 triliun.

Selain itu, untuk Dana Alokasi khusus (DAK) Fisik Rp 20,3 triliun dan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan  Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Rp 12,2 triliun.

Dalam evaluasinya SAH menyoroti kenaikan anggaran kesehatan sebesar 5% dalam belanja negara diamanatkan oleh UU No.9/2009 tentang Kesehatan.

Selain masalah anggaran yang belum sesuai regulasi, besarnya anggaran kesehatan dalam APBN 2019 dinilai belum berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan atau dengan kata lain anggaran kesehatan yang begitu besar tidak sebanding dengan peningkatan kualitas kesehatan.

Dalam hal ini SAH mengingatkan potensi kebocorannya seperti belanja barang fisik lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda.

"Jika kita bisa meminimalisir kebocoran anggaran indeks kesehatan kita seperti kesehatan fisik, mental, infrastruktur kesehatan dan perawatan guna pencegahan berbagai wabah atau penyakit dapat meningkat."

Untuk itu SAH mengatakan peningkatan anggaran penting, tapi menjaga anggaran ini efektif dan tidak bocor juga menjadi penting, karena banyak masalah bidang yang membutuhkan pendekatan anggaran untuk dituntaskan, pungkasnya.(*/sm)

Artikel Rekomendasi