Soal Layanan RSUD Komisi II Sebut Kurang Pegawasan, Dinkes: Bukan Tugas Kami



Kamis, 05 Desember 2019 - 19:42:20 WIB



Abdai
Abdai

JAMBERITA.COM, MERANGIN - Pernyataan Ketua Komisi II Ketua DPRD Merangin Muhammad Yani yang menilai Dinas kesehatan Merangin lalai melakukan pengawasan terhadap RSUD Bangko langsung dilarifikasi.

Kepala dinas Kesehatan Abdai menilai pernyataan itu salah alamat. Karena ada aturan baru dari Permendagri no 79 tahun 2019.

"Dinkes tidak punya lagi memiliki kewenangan karena Permendagri No 79 tahub 2019. karena rumah sakit bukan dibawa dinas, melaikan bertanggujawab langsung Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda)," ungkap Abdai.

Lanjutnya, dengan adanya kemendagri maka bukan fungsi dinkes, makan dinkes hanya berfungsi kordinasi bukan fungsing mengawasi. "Jika kita dibutuhkan keterangan dari komisi II soal keterangan kita siap," singkat Abdai.

Sebelumnya, Komisi II Muhammad Yani mempersoalkan kurang pegawasan dari dinas Kesehatan. "Ini kurangnya pegawasan dari dinas kesehatan Merangin terhadap RSUD. ini terkesan membiarkan pegawasan, " ungkap Yani.

Menurut Yani dinas kesehatan harus mengawal kenerja RSUD, bukan hanya bupati saja. "Dinas Kesehatan jangan tutup mata, " singkatnya.

Dengan adanya kejadian korban ditelantarkan maka Komisi II akan memanggil Dinas Kesehatan dan Rumah sakit umum.  "Kita dari Komisi II akan panggil dinas Kesehatan dan RSUD," tegas Yani.

Komisi II juga berharap kepada Bupati Merangin mengevaluasi secara menyeluruh kepada perawat yang tidak bisa memberikan pelanyanan. (oli)




Tagar:

# MERANGIN





loading...