Pelaksanaan CPNS di Pemprov Jambi Terancam Batal, BKD: InsyaAllah, Yakin Jadi

JAMBERITA.COM - Pelaksanaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terancam batal.

Pasalnya, pembukaan dilakukan di akhir Oktober sampai dengan November 2019. Dimana, pelaksanaannya sekitar bulan Februari/Maret 2020 mendatang.

Kendalanya, Pemprov Jambi sudah menyiapkan anggaran di 2019, karena pelaksanaan di 2020 maka Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan kembali melaporkan untuk dialihkan di 2020.

"Itukan masih dalam proses, kita lihat dulu, dapat tidak kuotanya, yang jelas semuanya sudah kita antisipasi," ungkap Kepala BKD Provinsi Jambi Husairi melalui telepon selulernya, Jum'at (11/10/2019).

Husairi mengatakan BKD selaku pelaksana tentunya tetap mengusulkan anggaran tersebut melalui Tim TAPD yang akan membahasnya ke Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi.

"InsyaAllah yakin jadi, karena ya, ini untuk kepentingan rakyat banyak, duitnya ada, sekitar Rp150-160 Juta, karena kan cuma Silpa," ujarnya.

Waktu lalu (7/10/2019) Husairi mengatakan, Pemprov Jambi segera mengumumkan Pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di akhir bulan Oktober sampai dengan awal November 2019 tahun ini.

Sedangkan proses pelaksanaan akan dibuka pada awal 2020 melalui portal Menpan RB. Informasi CPNS tersebut berdasarkan hasil Rakornas yang diselenggarakan beberapa hari lalu, diikuti BKD se Indonesia dan turut hadir para Sekda Provinsi, Kabupaten Kota dan Kepala BKPSDM.

"Dalam Rakornas itu diputuskan bahwa penerimaan formasi CPNS tahun 2019 akan dibuka di akhir Oktober hingga awal November melalui portal Menpan RB, untuk pelaksanaan di bulan Februari atau Maret 2020," katanya waktu lalu.

Mengenai jumlah kuota CPNS sendiri, Husairi menyebutkan khusus di Pemprov Jambi diajukannya kurang lebih 336 orang dengan formasi yang tidak jauh berbeda dari CPNS Tahun 2018 lalu. Yakni tenaga pendidik (guru SMA/SMK) dan tenaga kesehatan.

Sementara kabupaten kota itu disesuaikan pada usulan masing-masing."Disetujui berapa jumlah kuotanya kita belum tahu, nanti akan diketahui saat akhir Oktober," katanya.

Lebih lanjut, Husairi mengaku adanya permasalahan yang sama terjadi disetiap daerah adalah terkait anggaran CPNS itu sendiri. Sebab menurutnya, anggaran telah dianggarkan tahun 2019 sedangkan pelaksanaan di 2020, maka nantinya akan menjadi Silpa.

"Silpa akan dialihkan pula ke tahun 2020, mudah-mudahan nanti melalui Banggar DPRD dapat meminta persetujuan untuk dapat dimunculkan di 2020, kalau tidak kita tidak ada anggaran," ungkapnya.

Terkait dengan P3K, Husairi mengatakan untuk sementara ini masih menunggu Kepres oleh Presiden. Apabila nantinya Kepres tersebut keluar, bisa saja pelaksanaannya berbarengan dengan proses CPNS ini.

"Tindaklanjut menunggu Kepres itu apakah dilaksanakan tesnya untuk umum apa honorer (K2) yang tersisa untuk ikut tes. Menpan juga belum bisa memastikan secara rinci. Kemarin baru CPNS yang diputuskan," terangnya.

Sedangkan untuk total anggaran, Husairi menyampaikan pada tahun ini senilai Rp 360 juta. Anggaran itu nantinya digunakan untuk sewa gedung, keamanan, sewa alat dan sebagainya.

"Anggarannya kurang lebih segitu dan kalau lokasi (pelaksanaan,red) belum tahu juga. Sebab mau dicek tingkat kelayakannya sejauh mana, khususnya kapasitas internet," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi