33 Anggota DPRD Mangkir di HUT Tanjabbar, Jamal Ungkap Alasan Karena Tak Mau Langgar Perda

JAMBERITA.COM - Teka-teki Ketidakhadiran 33 anggota DPRD Tanjabbar pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Tanjabbar Ke-54 di halaman Kantor Bupati Tanjab Barat, pada Sabtu (10/8/2019) lalu, mulai terkuak.

Anggota DPRD Tanjab Barat, Jamal Darmawan Sie blak-blakan menyebut dia enggan hadir pada acara peringatan hari lahir Kabupaten yang dijuluki Kota Bersama itu cukup beralasan.

Jamal yang sudah dua periode mengemban amanat duduk di kursi DPRD Tanjabbar itu, menjelaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk hukum yang disahkan DPRD. Jadi jika di tengah jalan DPRD sendiri justru ikut melanggar Perda maka hal itu merupakan kesalahan jika dilakukan.

"Buka itu perda no 11 tahun 2018 tentang HUT Kabupaten Tanjabbar. Kan sudah disebutkan secara tegas dalam pasal 5 tentang tata cara pelaksanaan hari jadi kabupaten. Sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diatur dengan peraturan Bupati dilaksanakan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan DPRD,” beber, Anggota DPRD Tanjabbar, Jamal Darmawan Sie, Senin (12/10/2019)

Di lain sisi, kata Jamal, sampai sejauh ini pihaknya belum mengetahui apa sudah ada Perbup yang mengatur pelaksanaan HUT seperti yang telah dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Tanjabbar tersebut.

Hal ini mengingat karena tidak adanya koordinasi dari pihak pemkab seperti diatur dalam Perda no 11 tahun 2018 itu hingga hari H pelaksanaan peringatan HUT Tanjabbar Ke-54.

”Ya kita tidak tahu, kalau tidak koordinasi dengan dewan berarti Perbup nya belum ada, gitu kita menganalisanya,” ujar Jamal selaku ketua Bapemperda.

Alasan itu, kata Jamal kemungkinan menjadi dasar 33 Anggota DPRD Tanjabbar enggan menghadiri peringatan HUT Tanjabbar, untuk menunjukkan ketidaksetujuan dan tidak mau melanggar aturan Perda.

"Atas pernyataan kekecewaan Peltu Sekda Tanjabbar pak Yon Heri di salah satu media, saya sarankan beliau intropeksi diri. Lihat kinerja dari staf nya terutama Kabag Pem otda. Kalau kami punya landasan Perda No. 11 tahun 2018 pak," tandasnya. (Henky)

Artikel Rekomendasi