Uji Petik Sistem Zonasi Serta Bidang Tugas DPR, SAH Bawa Komisi X Ke Medan Sumatera Utara

JAMBERITA.COM, Pimpinan Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (26/7) kemarin bersama 12 Anggota Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota Medan, Jumat. 

Menurut Anggota Fraksi Partai Gerindra itu kunjungan kerja ini bertujuan untuk melakukan pengawasan tentang pelaksanaan pengolahan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya Kota Medan khususnya dalam konteks pengembangan budaya lokal.

"Kunjungan kerja ini dalam rangka pengawasan tentang pelaksanaan pengelolaan cagar budaya, dalam hal ini Kota Medan dijadikan uji petik dalam konteks pengembangan budaya lokal, termasuk di dalam nya masalah sistem zonasi penerimaan siswa baru," jelasnya.

Terkait dengan sistem Zonasi PPDB komisi pendidikan DPR RI ini mendapat masukan berharga langsung Walikota Medan Dzulmi Eldin diwakili oleh Wakil Walikota Akhyar Nasution didampingi Asisten Umum Renward Parapat.

Seperti informasi yang mendalam mengenai Pelaksanaan Kurikulum 2013 Tahun 2018. Kemudian mengetahui mengenai Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB), dimana dalam PPDB ini diperoleh masukan tentang batasan zonasi berdasarkan jarak antara rumah dan sekolah, bukan dari rumah pada kantor kelurahan, selain itu masalah Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2019 dan peralihan dana pendidikan juga sempat dibicarakan.

Termasuk dalam hal ini memastikan apakah Pemerintah Provinsi dan Kota Kabupaten telah mendapatkan sosialisasi UU No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Pembukuan dan UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Termasuk, memastikan apakah kedua UU tersebut sudah di implementasikan,” jelasnya.

Wakil Wali Kota Akhyar Nasution mengatakan, suatu kehormatan bagi Pemkot Medan atas kunjungan sekaligus reses yang dilakukan Komisi X DPR RI. Diharapkannya, kunjungan ini bisa mendatangkan hal positif guna mengkomunikasikan dan mendiskusikan mengenai sejumlah permasalahan.

Terutama menyangkut bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata di Kota Medan, seperti rencana pelestarian situs - situs Malelan dan rencana dijadikannya kantor Dinas Pariwisata sebagai museum budaya.

Dalam pertemuan itu Komisi X DPR RI mengharapkan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam upaya peningkatan kemajuan bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata. “Karena kita konsen mendukung hal ini,” pungkasnya.(*/sm)

Artikel Rekomendasi