Jawab Laporan Soal Beasiswa, SAH: Itu Tugas Saya Sebagai Wakil Rakyat di DPR RI

JAMBERITA.COM- Ketua DPD Gerindra Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra (SAH) yang juga Pimpinan Komisi X DPR RI menjawab tudingan Tim Kampanye Daerah (TKD) 01 Jokowi-Maruf soal beasiswa yang kini bergulir laporannya di Bawaslu Provinsi Jambi.

Saat ditemui di Kantor DPD Gerindra Provinsi Jambi, SAH pun santai menghadapi tudingan tersebut. “Biasalah.  Saya sudah dari 2015 memperjuangkan beasiswa. Bahkan jatah untuk Jambi bertambah terus karena saya memperjuangkannya terus. Tahun ini 51 ribu,” kata SAH tersenyum.

Soal laporan yang menyebut dirinya bersama empat caleg Gerindra lainnya menjual beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) untuk meraup suara dalam Pileg 2019 mendatang. SAH langsung membantahnya. Menurutnya apa yang dilakukannya  bagian dari tugasnya sebagai wakil rakyat di DPR RI. 

“Ini bahaya nanti kalau sedikit disalahkan. Bisa-bisa setahun menjelang pemilu anggota dewan takut bekerja. Kalau saya selama untuk rakyat Jambi, untuk kebaikan pendidikan itu adalah ibadah buat saya,” lanjutnya.

Ia pun membenarkan jika Beasiswa PIP adalah program pemerintah, SAH mengakui bahwa beasiswa PIP itu adalah program pemerintah.  “Betul itu program pemerintah. Defenisi pemerintah itu kan jelas. Yang mengesahkan anggaran kan DPR juga. Tahun ini ada sebanyak 51.000 paket beasiswa untuk Jambi, itu kita yang perjuangkan," kata SAH

Dia malah mempertanyakan, mengapa penyaluran beasiswa PIP tersebut baru dipersoalkan saat ini. Padahal, kata SAH, dirinya telah menyalurkan beasiswa PIP itu sejak beberapa tahun lalu. 

"Kenapa tidak dari 2015 dipersoalkan, saya sudah lama menyalurkan, kenapa sekarang baru dipersoalkan. Kalau tidak ada perjuangan kita di DPR mungkin tidak sebanyak itu mendapatkan beasiswa. Saya aneh juga kenapa sekarang di dalam masa kampanye baru dipersoalkan," ujarnya. 

SAH mengatakan jika setiap penyerahan beasiswa itu juga dirinya tak pernah mengklaim bahwa beasiswa itu adalah miliknya dan Gerindra. "Kita tidak pernah sampaikan bahwa ini program Gerindra. Benar ini program pemerintah cuma kita di DPR ikut mengesahkan anggarannya dan berkat perjuangan kita juga bisa dapat. Ibaratnya kalau tidak dijolok, mana bisa sampai Jambi," tegasnya. 

Terkait dengan formulir pendaftaran untuk mendapatkan beasiswa berlogo partai Gerindra yang dijadikan sebagai bukti pelaporan TKD Jokowi-Ma'ruf ke Bawaslu, dia mengaku tak mengetahuinya. 

"Rasanya dari kita jangankan instruksi, membicarakannya saja tidak pernah terkait dengan adanya formulir pendaftaran untuk mendapatkan program PIP," tandasnya. 

Karena itu, pihaknya percaya Bawaslu akan bekerja secara profesional. Apa benar ada instruksi dari dirinya. “Kalau lihat format suratnya beda-beda. Kalau instruksi pasti sama. Biarkan Bawaslu menelusirinya. Karena bisa juga ada pihak lain yang mengklaim atau membuat-buat,”pungkasnya.(sm)

 

 

Artikel Rekomendasi