Ketimpangan Penguasaan Lahan Ditengarai Jadi Penyebab Faktor Kemiskinan di Jambi

JAMBERITA.COM- Penguasaan sumber daya oleh perusahaan membawa dampak pada sulitnya masyarakat di sekitarnya untuk memanfaatkan hutan sebagai sumber ekonomi.

Pengakuan negara pada masyarakat untuk mengelola hutan melalui program Perhutanan Sosial baru 188,193  ha dengan skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan. 

“Kondisi ini relatif masih sangat kecil jika dibandingkan dengan penguasaan hutan oleh korporasi yang dikuasai segelintir orang,” kata Rudi Syaf Direktur Komunitas Konservasi Indonesia Warsi dalam acara Media Gathering Catatan Akhir WARSI Tahun 2018 di Kantor WARSI, Telanaipura Kota Jambi.

Menurut Rudi, ketimpangan penguasaan lahan ini ditengarai sebagai salah satu faktor kemiskinan. Data BPS dari 3,515 juta penduduk Jambi 278,61 ribu orang (7,90 persen)  diantaranya dalam kategori miskin. Penduduk miskin ini sebanyak 160,11 ribu (6,66 persen) hidup di desa.

Penduduk miskin ini diantaranya adalah Orang Rimba, terutama mereka yang telah kehilangan sumber daya hutannya.

Dari catatan WARSI dari 5.235 jiwa Orang Rimba, separuhnya hidup dalam kondisi tidak memiliki hutan atau tidak punya sumber daya. “Mereka inilah yang termasuk dalam kategori masyarakat paling miskin,” kata Rudi.

Untuk itu menurut Rudi ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan untuk perbaikan kehidupan sekaligus pemulihan kondisi hutan. “Perlu adanya kemitraan bagi Orang Rimba yang hutannya sudah dialihfungsikan, sehingga mereka memiliki sumber pendapatan untuk masa depan mereka,” kata Rudi.

Saat ini ada ada 671 kepala keluarga Orang Rimba yang tinggal di 6 perkebunan sawit dan hutan tanaman. “Mereka inilah yang harus segera diberikan ruang hidupnya, jika tidak mereka akan semakin terpuruk dan membawa catatan buruk bagi republik ini,” beber Rudi.

Rudi juga menghimbau untuk meninjau ulang tata kelola hutan dan perkebunan sawit. “Perkebunan sawit dalam skala luas dan masif, tidak hanya membahayakan lingkungan, namun juga kurang sehat untuk perkembangan ekonomi masyarakat. Sebagaimana disampaikan presiden kemarin, kita harusnya mulai melakukan diversifikasi komoditi. Mengembangkan komoditi yang bervariasi sehingga harga jual petani juga tidak selalu dipermainkan pasar,” kata Rudi.

Selain itu, Rudi juga mengingatkan supaya dihentikan semua eksploitasi hutan. Menurutnya saat ini kran untuk keterlibatan masyarakat mengelola hutan sudah terbuka. Saatnya masyarakat bisa mengelola hutan dengan baik. Yang terjadi selama ini banyak masuk pihak lain ke dalam satu kawasan. Dugaannya ada pihak yang memodali. Pada akhirnya masyarakat hanya kembali jadi pekerja dari perambahan hutan. Namun juga tidak berpengaruh nyata perubahan taraf hidup masyarakat.

“Kami WARSI menghimbau semua pihak terutama pemerintah untuk serius dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dan masuk ke dalam program  pembangunan. Pemerintah harus menjadikan pemulihan hutan sebagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Rudi.

WARSI juga menyebutkan penting untuk menjadikan masyarakat adat bagian penting dari penyelamatan dan pemulihan hutan. “Untuk itu pengakuan dan keberpihakan pada masyarakat adat juga harus masuk dalam program pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah,” pungkasnya. (*/sm)

Artikel Rekomendasi