Bakar Ban di Perempatan BI Telanaipura, Aliansi Mahasiswa Ini Ingatkan Soal Janji Jokowi

JAMBERITA.COM - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jambi menggelar aksi demontrasi dan membakar ban di perempatan BI Telanaipura, Jum'at (14/12/2018).

Aksi tersebut terkait dengan kabar kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Provinsi Jambi pada 15 Desember besok.

"Menurut informasi, beliau akan mendarat ke Jambi pada hari Sabtu, kita ketahui bersama 4 tahun sudah beliau memimpin bangsa ini namun problem bangsa ini masyarakat Jambi merasa tercekik," ungkap Korlap Aksi Yasir Hasbi.

Selanjutnya ia mengatakan, melalui pres rilis yang awak media dapat, bahwa banyak faktor yang membuat masyarakat Jambi merasa tidak merasa di perhatikan oleh pemerintah dalam kepemimpinan Jokowi.

"Ingat betul janji manis beliau ketika dalam proses kampanye 4 tahun lalu, beliau berjanji akan mensejahterakan masyarakat kecil tak terkecuali petai Jambi, namun hari ini sama sama kita rasakan beliau belum ada keterpihakan jokowi dalam menangani masalah yang dialami oleh masyarakat kecil," terangnya.

Terkhusus masyarakat Jambi yang sebagian besar pertanian diantaranya kelapa sawit dan karet, harga semakin merosot turun. "Bahkan menurut keterangan salah satu petani sawit, hanya mencapai Rp 400/Kg," jelasnya.

Begitupun dengan harga karet, dari semenjak awal pemerintahan jokowi-jk tidak pernah menyentuh harga diatas Rp1.000 per kg yang mana di era SBY mencapai Rp2.000 per kilogram, tentunya tidak seimbang dengan harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang semakin hari semakin mahal.

"Listrik BBM terus mengalami kenaikan dan ditengah kegundahan masyarakat Jambi hari ini, beliau seolah ingin menunjukkan kembali kepeduliannya terhadap masyarakat Jambi dengan berkunjung ke Jambi, kami anggap itu ke merupakan sebuah pencitraan," tegasnya.

Untuk itu mereka dari aliansi mahasiswa Jambi menolak kedatangan Jokowi ke Provinsi Jambi dengan beberapa tuntunan, diantaranya. Naikkan harga sektor pertanian masyarakat Jambi karet dan kelapa sawit.

"Bersihkan Provinsi Jambi dari korupsi, menelaaah kembali kebijakan terkait berkembangnya tenaga Kerja Asing agar dapat menyeimbangkan dengan peran tenaga kerja lokal," tambahnya.

Mereka meminta menekan pemerintah dalam penegakan supremasi hukum dan HAM serta menekan terciptanya holding pangan di Indonesia."agar kedaulatan pangan dapat terjaga dengan berkelanjutan pangan Indonesia," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi