Ketua MPR: Larangan Deklarasi #2019GantiPresidenTak Sesuai Nilai Demokrasi

JAMBERITA.COM- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan gerakan melarang #2019GantiPresiden justru tidak sesuai dengan nilai demokrasi. “Saya kira banyak cara yang lebih bagus, kalau menghalau dan pake kekerasan itu jauh dari nilai luhur. Ini kan demokrasi pancasila,” kata Zulkifli Hasan di komplek parlemen dalam acara Jalan Santai 4 Pilar, Ahad, 26 Agustus 2018 seperti dilansir dari Tempo.co.

Zulkifli Hasan menuturkan seharusnya masyarakat tidak boleh melarang jika ada kelompok yang ingin menyampaikan gagasan. Justru, di iklim demokrasi, yang dilarang adalah menggunakan kekerasan.

Zulkifli Hasan mengatakan di dalam demokrasi perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. “Dua periode silahkan, ganti presiden silakan yang gak boleh itu berantem,” kata Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional.

Sebelumnya, salah satu aktivis gerakan #2019GantiPresiden Neno Warisman ditolak kedatangannya saat tiba di Pekanbaru, Riau pada Sabtu, 25 Agustus 2018. Kelompok organisasi kemasyarakatan yang menolak deklarasi ini di Riau bahkan sampai menghadap Neno Warisman agar tidak bisa keluar dari bandara.

Penolakan serupa juga pernah dialami Neno Warisman saat akan datang ke acara #2019GantiPresiden yang dihelat di Batam pada Juli lalu. Kondisinya pun sama dengan di Pekanbaru. Massa mencegat Neno Warisman agar tidak bisa keluar dari bandara.(*/sm)

 

Artikel Rekomendasi