Jokowi Tekankan para Gubernur dan ASN tidak Kerja Bertele-tele, Begini Kata Fachrori Umar



Senin, 30 April 2018 - 23:33:33 WIB



Fachrori bersama Sekda Dianto
Fachrori bersama Sekda Dianto

JAMBERITA.COM - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) hari ini membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2019, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (30/4/2018).

Jokowi menekankan kepada seluruh jajaran menteri, pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan efisiensi waktu sebaik mungkin, karena musuh terbesar dalam kehidupan manusia adalah buang-buang waktu, apalagi di tengah kondisi kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini sehingga informasi darimana saja bisa didapat dalam hitungan detik.

"Kondisi kemajuan teknologi saat ini, potensi produktivitas yang bisa mengisi waktu semakin tinggi, kita harus memanfaatkan potensi produktivitas ini semaksimal mungkin, karena banyak yang tidak bisa memanfaatkan itu dan menggarapnya dengan baik," papar Jokowi.

Dijelaskannya, waktu itu merupakan komoditas yang sangat mahal sekali, untuk itu dalam pemerintahan harus bisa memanfaatkan waktu. "Kita jangan buang-buang waktu dengan cara kerja bertele-tele pada rantai birokrasi yang panjang, perizinan dengan prosedur terlalu panjang. Hal itu sudah kuno, dan harus ditinggalkan secepatnya," tegasnya.

"Kita ini berada pada zaman dimana yang cepat mengalahkan yang lambat, untuk itu kita harus merubah cara kerja. Kita jangan lagi berorientasi pada prosedur, tetapi mulailah untuk berorientasi pada hasil yang akan dicapai," ungkapnya.

Jokowi mengajak untuk bersungguh-sungguh dalam mendorong efisiensi dan penyederhanaan, melalui perencanaan yang fokus, program prioritas, serta harus semakin cepat, tepat dan berbasis online. Merencanakan program dengan sebaiknya-baiknya, ditandai oleh perencanaan yang sinkron antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Fachrori Umar mengatakan Pemprov Jambi akan berupaya untuk terus mendorong efisensi dalam menjalankan roda Pemerintahan.

"Melalui program-program prioritas harus terus mendorong penyederhanaan sehingga output yang dihasilkan bisa cepat dan tepat guna bagi masyarakat Provinsi Jambi," ungkap Fachrori usai menghadiri Musrenbangnas 2018 dan RKP 2019 yang mengusung tema "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas" bersama Presiden RI.

"Kita tadi bersama telah mendengarkan arahan dari Bapak Presiden Jokowi untuk terus mendorong efisensi. Bapak Presiden juga mengatakan, bahwa musuh terbesar kita adalah buang-buang waktu, terutama dalam proses birokrasi di Pemerintahan kita," katanya.

Fachrori menjelaskan, Pemprov Jambi terus mendorong efisiensi roda pemerintahan, baik dalam pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat karena waktu terus berjalan begitu cepat dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat.

"Kita harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat karena kita semua yang bekerja di dunia pemerintahan ini untuk kesejahteraan masyarakat," terangnya.

Lebih lanjut, Fachrori menegaskan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu di Pemerintahan Provinsi maupun di Kabupaten/Kota yang ada di Jambi untuk mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan masyarakat Jambi.

"Jangan sampai kita membuang-buang waktu dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga apa yang kita kerjakan bisa selesai dengan cepat dan tepat sasaran karena waktu sangat berharga sekali, seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden Jokowi tadi," tegas Fachrori.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Sekda Provinsi Jambi, Dianto menambahkan, proyek strategis Pemprov Jambi untuk tahun 2019 adalah melanjutkan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung dan Pelabuhan Muara Sabak serta memastikan pembangunan konektivitas jalan tol Sumatera yang melintasi Provinsi Jambi.

"Tahun 2019 kita tetap fokus pada pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung dan Pelabuhan Muara Sabak, serta konektivitas terkait jalan tol Sumatera. Jadi akan kita lihat mana yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan mana yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi," katanya.

Untuk skala prioritas nasional juga akan terus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, baik itu masalah kesehatan, pendidikan maupun di bidang sosial.(afm)



Artikel Rekomendasi