JAMBERITA.COM- Pimpinan Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) berjanji akan memperjuangkan nasib honor K2 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pernyataan ini SAH sampaikan ketika menerima kunjungan Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Provinsi Jambi (31/3/2018) di Rumah Aspirasi SAH kemarin.
Menurutnya pemerintah harus melakukan pengangkatan para guru honor K2 menjadi pegawai tetap atau Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap dan berkeadilan. "Pemerintah harus mengangkat para honor K2 ini menjadi PNS secara bertahap dan berkeadilan," tegasnya.
SAH menjelaskan bahwa semua proses tersebut juga mempertimbangkan masa pengabdian, kapasitas dan kompetensi dari yang bersangkutan serta melalui proses verifikasi dan validasi data yang komprehensif.
Dalam kesempatan ini Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI tersebut berjanji bahwa pihaknya akan membicarakan masalah pengangkatan PNS ini dengan berbagai kementerian terkait.
"Demi membahas nasib para guru ini, kita akan segera menggelar pertemuan dengan Mendagri, Mendikbud, Menkeu, Men PAN RB serta Bappenas," imbuhnya.
Ketegasan sikap SAH ini merupakan bukti keberpihakan terhadap nasib guru honor di tanah air. Karena selama ini guru honor masih terkategori kelompok yang perlu mendapat perhatian dari semua sisi.
"Secara kesejahteraan dan perlindungan, guru honor harus kita bantu nasibnya, puluhan tahun mengajar dengan pendapatan tak seberapa tapi belum memiliki kepastian nasib menjadi PNS," terang SAH.
Sehingga sudah saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakan pada mereka, para honorer di tanah air. “Saya siap berjuang untuk mereka,” pungkasnya.(sm)
Zola Pastikan Pelaksanakan UNBK Tingkat SMA/SMK di Jambi Berjalan Lancar
Wagub Harap ASN Terapkan Nilai Dasar, Kode Etik Dan Perilaku
Sherrin Tharia Inginkan Program TP PKK Bermanfaat Bagi Masyarakat
Heboh... Ingin Berfoto dengan Zola, Belasan Ibu Ibu ini Datangi Rumah Dinas Gubernur Jambi
Bakal Seru, Jadi Tuan Rumah Olahraga Tradisional Kuliner Khas Jambi Ikut Ditampilkan


Kemenkum Jambi Harmonisasikan Ranpergub Mitigasi Banjir dan Insentif Pajak Daerah


