Onlinenya Negeri Jambi / Sabtu, 14 November 2026
- Find Us at:
JAMBERITA.COM - Nilai Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Universitas Jambi (UNJA) menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2026, UNJA berhasil meraih nilai 76,6, meningkat dari 49,32 pada 2025 dan 34 pada 2024.
Capaian tersebut mengantarkan UNJA mengikuti tahap Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Tahapan yang berlangsung pada 10–12 November 2026 ini menjadi bagian penting dalam menentukan kualifikasi keterbukaan informasi sekaligus pemeringkatan badan publik secara nasional.
Dalam uji publik tersebut, Rektor UNJA, Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., hadir langsung memaparkan komitmen dan capaian penguatan tata kelola informasi publik universitas. Ia didampingi Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat UNJA, Tri Imam Munandar, S.H., M.H.
Mengusung tema "Penguatan Tata Kelola Informasi Publik Universitas Jambi", Helmi memaparkan komitmen pimpinan, kebijakan, serta dampak pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan kampus.
Di hadapan panelis, Rektor menegaskan tiga komitmen utama UNJA, yakni menjamin akses informasi publik melalui portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), menjamin hak pemohon melalui kanal permohonan informasi yang responsif, serta memperkuat akuntabilitas melalui layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat.
Dari sisi kebijakan, UNJA memastikan dukungan pimpinan terhadap keberlanjutan program keterbukaan informasi, termasuk melalui dukungan anggaran dari alokasi dana operasional pimpinan.
Bahkan, pada 2027 mendatang, UNJA menargetkan penguatan kelembagaan melalui penerbitan SK PPID Pelaksana serta integrasi pelaksanaan Monev hingga tingkat fakultas dan unit kerja.
Peningkatan nilai Monev tersebut juga diikuti perbaikan sejumlah indikator. Salah satunya indikator pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya memperoleh nilai 0, kini meningkat menjadi 30 poin.
Sementara bagi masyarakat, keterbukaan informasi memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai dokumen substansial, mulai dari penggunaan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), laporan keuangan hingga informasi pengadaan barang dan jasa.
Dalam sesi tanya jawab bersama panelis, Helmi menjelaskan bahwa kanal pengaduan UNJA terbuka bagi masyarakat maupun sivitas akademika, baik mahasiswa maupun pihak eksternal.
"Masyarakat, mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dapat menyampaikan keluhan dan saran terkait tata kelola Universitas Jambi melalui kanal pengaduan kami. Perlindungan pelapor tentu kami lakukan ketika ada tindak lanjut," ujarnya.
Terkait strategi penyebarluasan informasi, Helmi mengatakan UNJA memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, baik digital maupun secara langsung.
"Strategi keterbukaan informasi kami jalankan melalui laman dan media sosial universitas, termasuk Instagram dan TikTok. Secara luring, kami memanfaatkan kegiatan kampus yang melibatkan mahasiswa dan perwakilan orang tua," tuturnya.
Penguatan keterbukaan informasi UNJA sebelumnya diawali melalui Workshop PPID pada 9 September 2026 bersama Komisioner Komisi Informasi Pusat, Rini Purwandari. Kegiatan tersebut melibatkan pimpinan universitas, fakultas, biro, unit kerja, serta seluruh pengelola informasi di lingkungan UNJA.
Memasuki 2027, UNJA juga menargetkan pengukuran secara terstruktur terhadap tingkat pemanfaatan layanan informasi dan kepuasan masyarakat.
Langkah ini diharapkan semakin memperkuat budaya keterbukaan informasi di seluruh lingkungan kampus sekaligus memastikan pelayanan informasi publik UNJA berjalan transparan, responsif, dan akuntabel.(afm)
Selengkapnya : www.unja.ac.id
Mahasiswa UNJA Raih Tiga Penghargaan Nasional Olah Limbah Pinang
UBR Jambi Raih Social Impact Award SEVIMA Awards 2026, Bukti Kontribusi Nyata bagi Masyarakat
