Permohonan Kekayaan Intelektual di Jambi Melonjak, Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Diusut

JAMBERITA.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi mengikuti Rapat Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Layanan Kekayaan Intelektual (KI) Triwulan III Tahun 2026 yang berpusat di Hotel Shangri-La Jakarta dan diikuti secara daring dari Ruang Rapat Kepala Kanwil Kemenkum Jambi, Senin (28/09/2026).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kadiv Yankum Diana Yuli Astuti itu, dimulai pukul 15.00 WIB untuk mengevaluasi capaian program layanan KI periode Triwulan III Tahun 2026 dan mengidentifikasi kendala operasional, serta merumuskan langkah strategis perbaikan layanan di Provinsi Jambi.

"Berdasarkan data evaluasi, jumlah permohonan KI di Provinsi Jambi mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 70,54 persen. Total permohonan meningkat dari 662 permohonan pada Triwulan III Tahun 2025 menjadi 1.129 permohonan pada Triwulan III Tahun 2026. Dari jumlah tersebut, Kanwil Kemenkum Jambi memfasilitasi 38 permohonan merek, 43 pencatatan hak cipta lagu dan musik, serta 26 pencatatan hak cipta lainnya," katanya.

Peningkatan permohonan didorong oleh pelaksanaan 8 kegiatan sosialisasi dan diseminasi yang melibatkan 560 peserta dari kalangan pelaku UMKM, seniman, musisi, akademisi, hingga masyarakat umum. Di samping itu, penguatan kerja sama kelembagaan telah mencakup seluruh 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), disertai koordinasi aktif bersama perguruan tinggi.

Dari segi penegakan hukum, rapat menyoroti penanganan dugaan pelanggaran hak cipta atas motif batik Tugu Sultan Taha dan motif rumah panggung adat Tebo. "Kanwil Kemenkum Jambi telah berkoordinasi dengan Polres Tebo dan Polda Jambi untuk melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan. Sementara pada aspek pelayanan publik, Indeks Kepuasan Masyarakat meraih skor 3,83 dari skala 4 (kategori sangat baik), meski masih memerlukan penyempurnaan data pendukung pada aplikasi 3AS BSK," ungkapnya.

Kendati mengalami kenaikan secara keseluruhan, evaluasi mencatat beberapa target yang belum optimal, seperti merek kolektif (realisasi 5 dari target 7 permohonan), indikasi geografis, paten, dan desain industri. Kendala utama yang dihadapi meliputi ketidakakuratan data potensi KI, rendahnya pemahaman pemilik merek terkait perpanjangan masa pelindungan, serta komitmen perguruan tinggi yang belum merata.

"Menindaklanjuti hasil evaluasi, Kanwil Kemenkum Jambi berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, LLDikti, dan BRIN guna mengoptimalkan validitas data serta pendaftaran KI pada Triwulan IV Tahun 2026," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi