Kanwil Kemenkum Jambi Perkuat Branding Produk Unggulan Lokal Melalui Kekayaan Intelektual

JAMBERITA.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi resmi menjalin koordinasi strategis dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan UKM Kabupaten Merangin Selasa (31/3/2026). Pertemuan ini difokuskan pada penguatan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan strategi branding produk unggulan daerah guna mendongkrak ekonomi lokal.

Dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi, Diana Yuli Astuti, tim melakukan identifikasi mendalam terhadap potensi produk lokal Merangin yang belum memiliki legalitas merek. Selain produk fisik, koordinasi ini juga menyasar inventarisasi lagu-lagu daerah yang memiliki nilai budaya tinggi agar mendapatkan pelindungan hukum.

"Kami mendorong pemerintah daerah dan pelaku UMKM untuk lebih aktif mendaftarkan Kekayaan Intelektual mereka. Ini bukan sekadar administrasi, tapi langkah strategis membangun identitas produk agar mampu bersaing di pasar global," ujar Diana Yuli Astuti.

Secara terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum Jambi, Jonson Siagian, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci utama dalam mengamankan potensi ekonomi lokal. Menurutnya, pendaftaran merek dan Indikasi Geografis akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat.

“Kekayaan Intelektual memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing. Sinergi ini harus diperkuat agar potensi lokal terlindungi dan memberikan nilai ekonomi maksimal,” tegas Jonson.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Merangin tersebut, dibahas pula strategi rebranding. Pemerintah daerah diminta untuk proaktif mendampingi pelaku UMKM dalam memahami pentingnya pelindungan KI sebagai instrumen hukum yang mencegah plagiarisme sekaligus memperluas jangkauan pasar.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program kerja Divisi Pelayanan Hukum Tahun 2026. Melalui kolaborasi ini, diharapkan produk unggulan Kab Merangin memiliki daya tawar lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta menjadi pilar baru pembangunan ekonomi daerah berbasis hukum.(afm)

Artikel Rekomendasi