Gelar Rapat Koordinasi Daerah, Wujud Komitmen Pusat dan Daerah Sukseskan Program Revitalisasi dan Di

JAMBERITA.COM— Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Pemerintah Daerah terus bersinergi dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah bertajuk Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran: Sinergi Mewujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua yang digelar di Tangerang, Kamis (13/11).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa visi Kemendikdasmen sejalan dengan amanat konstitusi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan Astacita Presiden Prabowo, khususnya poin keempat, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Ia menyampaikan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran merupakan dua program prioritas nasional yang diamanahkan langsung oleh Presiden Prabowo kepada Kemendikdasmen.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, revitalisasi tahun ini dilaksanakan dengan sistem swakelola. Kami ingin menegaskan bahwa program tahun ini sudah harus selesai semuanya secara keseluruhan, baik pelaksanaannya maupun pelaporannya, selambat-lambatnya pada 15 Desember 2025, kecuali sekolah dan daerah tertentu yang karena keadaan-keadaan tidak memungkinkan,” ujar Menteri Mu’ti.

Ia juga menyampaikan bahwa program digitalisasi tahun 2025 disediakan untuk 288.865 satuan pendidikan, dengan lebih dari 145.000 perangkat papan interaktif digital sudah tiba di sekolah dan 47.689 dalam perjalanan menuju sekolah. Program tersebut mencakup penyediaan perangkat, pengadaan laptop, pelatihan guru, serta bahan ajar. “Ini semua merupakan satu kesatuan untuk memastikan bahwa panel interaktif itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran,” tambahnya.

Menteri Mu’ti menegaskan bahwa keberhasilan program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sangat bergantung pada kolaborasi pusat daerah melalui dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga berpesan agar data usulan revitalisasi diisi dengan sebaik-baiknya dan diprioritaskan untuk sekolah yang benar-benar membutuhkan. “Kami juga mohon dukungan untuk pengawasan dan pelaksanaannya sehingga kita pastikan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dan APBN dapat digunakan sebaik-baiknya dan tidak ada kebocoran, tidak ada penyalahgunaan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menekankan pentingnya memastikan kualitas sekolah yang direvitalisasi dan efektivitas digitalisasi dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. “Kita semua ingin memastikan bahwa sekolah yang direvitalisasi benar-benar bagus kualitasnya, kemudian digitalisasi juga mampu meningkatkan pendidikan Indonesia ke next level, sehingga melahirkan calon-calon pemimpin Indonesia masa depan, baik di daerah maupun di pusat,” ujarnya.

Qodari juga berterima kasih dan mengajak seluruh pihak untuk menjadikan revitalisasi dan digitalisasi sekolah sebagai prioritas utama. “Terima kasih atas kerja keras dan kolaborasi dari kita semua, dari pusat maupun dari daerah. Mari kita terus semangat bekerja, gotong royong, membangun pendidikan bermutu menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan bahwa keberhasilan agenda revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. “Kita pasti tahu betapa pentingnya sekolah yang baik. Karena di ruang kelas masa depan Indonesia sedang dibangun pelan-pelan, dengan pensil, dengan semangat guru, dan dengan harapan orang tua. Maka, setiap kebijakan, setiap rupiah anggaran, dan setiap program revitalisasi atau digitalisasi yang kita jalankan sejatinya adalah untuk satu tujuan sederhana tapi besar: agar anak-anak Indonesia bisa belajar dengan bahagia dan bermakna,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal kebijakan pendidikan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar seluruh kebijakan benar-benar berpihak pada peserta didik dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia. “Komisi X berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pendidikan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar seluruh kebijakan benar-benar berpihak pada peserta didik dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia,” tutup Hetifah.

Tak hanya itu, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan bahwa terdapat empat tujuan utama dalam rapat koordinasi ini. Pertama, untuk menyelaraskan arah kebijakan agar revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan daerah. Kedua, membangun komitmen dan dukungan pemerintah daerah. Ketiga, memperkuat peran aktif daerah dalam pengawasan dan pendampingan. Keempat, memastikan ketepatan sasaran pelaksanaan program.

Ia menekankan pentingnya forum ini untuk menyamakan pemahaman secara komprehensif, mulai dari desain program, penentuan prioritas, mekanisme pengusulan dan verifikasi data, hingga skema pembiayaan dan implementasi di lapangan. “Jadi kami mohon dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk kegiatan yang kita lakukan ini. Kita butuh sepemahaman untuk bisa mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dengan melaksanakan program-program yang sudah digariskan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menambahkan bahwa revitalisasi satuan pendidikan juga harus menjangkau daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan) agar setiap anak Indonesia memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar yang layak. Ia menegaskan bahwa investasi dalam bidang pendidikan tidak boleh berhenti pada penyediaan infrastruktur semata, melainkan harus menjadi gerakan bersama untuk memajukan pendidikan Indonesia sebagaimana semangat Presiden melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

“Demikian pula untuk digitalisasi, transformasi digital ini tidak hanya cukup dengan penyediaan perangkat, tetapi perlu dukungan tata kelola, pelatihan guru, dan sinergi lintas perangkat daerah. Untuk itu, sekali lagi kami juga mengharapkan kolaborasi seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan program ini,” ujar Restuardy.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua melalui revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran ini ditandai dengan komitmen simbolis antara pemerintah pusat seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Kepresidenan, Komisi X DPR RI beserta perwakilan kepala daerah. Antusiasme kepala daerah yang hadir untuk bergotong royong mewujudkan sekolah yang layak, interaktif, dan inklusif juga terlihat dari sesi gelar wicara praktik baik kepala daerah.

“Kami sepakat berkolaborasi dengan Kemendikdasmen agar upaya revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran berjalan. Di tahun 2024, kami mulai menyiapkan penyediaan papan interaktif digital sebanyak 1.984 unit dan di 2025 ada 3.141 unit yang didistribusikan dan 100 persen terlaksana, di samping Kemendikdasmen juga membantu. Untuk revitalisasi, kami juga telah melaksanakan revitalisasi ke 44 sekolah dan 13 sekolah setingkat SMA, yaitu SMK dan SLB. Untuk mendukung digitalisasi pembelajaran, kami menyadari wilayah Kalimantan Tengah berada di pedalaman dan sebagian besar diliputi air sungai, maka tidak semua terjangkau oleh internet, ada sebagian yang blank spot. Oleh karenanya, digitalisasi pembelajaran melalui Papan Interaktif Digital (PID) ini kami dukung melalui kegiatan penyediaan panel surya dan layanan internet satelit, yang sudah dilaksanakan 100 persen di Kalimantan Tengah,” ujar Edy Pratowo, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.(*)

Artikel Rekomendasi