JAMBERITA.COM - Pembahasan Pagu anggaran indikatif setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk APBD TA 2026 ditingkat Komisi selesai. Bahkan dari Komisi telah telah menyampaikan rekomendasi ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi.
Namun pada pagu anggaran indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp3,7 Triliun pada APBD 2026, bahkan telah didistribusikan kepada 43 OPD lingkup Pemprov Jambi, ternyata ada surat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dilakukan rasionalisasi.
"Iya kemarin Komisi sudah melaporkan ke Banggar, jadi setelah dibahas di Banggar karena fiskal kita dalam kondisi itu, kan barang ini didisklusikan kemarin dengan angka 3,7 Triliun, untuk 43 SKPD lah didistribusikan. Ternyata ada surat lagi, surat dari Kementerian Keuangan untuk dirasionalisasi lagi," katanya.
Dari itu, pagu anggaran yang sudah turun sekitar Rp1 Triliun di APBD 2026 kembali merosot sekitar 496 M, plus hutang perjanjian hibah penanganan bajir di wilayah kota Jambi sekitar Rp15 M, ditambah Rp8.6 dari hutang retensi 5% pembangunan islamic Center
"Jadi belanja itu dikurangi kurangi lagi sekitar 500 lebih lagi. Berarti tinggal Rp3,1 T, Tapi angkanya tetap di angka Rp 3,7 T. Cuman kan di rasionalisasi lagi, senilai itu, bayangkan lah bagaimana penanganan infrastruktur kita," pungkasnya.(afm)
Gebrakan Awal 2026, UBR Jambi Luncurkan PMB dengan Literasi Keuangan, Ratusan Pelajar 'Serbu' Kampus
Melompat Lebih Tinggi, Prodi Psikologi FKIK UNJA Resmi Raih Akreditasi ‘Baik Sekali’
Siswa SMKN 3 Tanjabtim Buka Suara: Kami Tidak Akan Mengeroyok Jika Guru Tidak Meninju Duluan
DPRD Sebut Perbaikan Jalan Provinsi di 2026 Hanya Sekitar 17 Kilo
Apresiasi SAH Untuk Sekolah Garuda, Sebut Bukti Kepedulian Presiden Prabowo Terhadap Pendidikan






Gebrakan Awal 2026, UBR Jambi Luncurkan PMB dengan Literasi Keuangan, Ratusan Pelajar 'Serbu' Kampus



