KPK Beri Peringatkan Soal Alotnya Pembahasan KUA-PPAS APBD Jambi, Ketua DPRD: Biasa Saja

JAMBERITA.COM - Alotnya Pembahasan dan Pengesahan KUA-PPAS APBD Provinsi Jambi TA 2025 antara legislatif dan eksekutif ternyata mendapat peringatan dari KPK. KPK mengingatkan jangan sampai terjadi OTT dalam pengesahan APBD di Provinsi Jambi. 

Ini mengingat masa kelam Provinsi Jambi yang tertangkap tangan oleh KPK sehingga menyeret Gubernur Jambi, Pimpinan DPRD dan Para Anggota ke Jeruji besi terkait uang suap Ketok Palu RAPBD TA 2018 silam.

Informasi yang diterima media ini Korsup memberikan atensi khusus atas alotnya pembahasan APBD Provinsi Jambi dan jangan sampai pengalaman yang tidak mengenakan di masa lalu terulang kembali.

Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah pun mengakui telah mendapat kabar bahwa adanya peringatan dari KPK."Saya rasa itu biasa biasa saja ya," katanya usai Rapat Paripurna Dalam Rangka pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD 2025 di Gedung DPRD, Selasa (22/11/2024).

Menurut Hafiz, pihaknya sangat mengapresiasi apa yang menjadi peringatan dari KPK terhadap DPRD Provinsi Jambi agar lebih berhati hati dalam setiap mengambil kebijakan tentang proses pembahasan APBD."Kita mengapresiasi atas langkah-langkah pencegahan KPK, dan kami menyakini alotnya pembahasan (KUA-PPAS) tidak ada yang menyimpang," ungkapnya. 

Sebenarnya, alotnya pembahasan sampai dengan empat kali pertemuan itu, menurut Hafiz karena belum adanya titik temu mengenai keinginan para Anggota DPRD yang baru saja di lantik Oktober 2024 ini atas ekspektasi mengenai program pokok pokok, pikiran dewan untuk dibawa ke dapil masing-masing. 

"Artinya tidak ada masalah semua berjalan lancar, saya kira dinamika biasa dalam DPRD dan juga teman teman ini juga baru yang terpilih, ada juga yang melanjutkan dari Kabupaten, tentu mungkin memiliki ekspektasi dan beban besar atas janji janji politik selama sosialisasi dan itu harapan sebagian besar dapat dipenuhi ditahun pertama ini," jelasnya.

Mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah tidak memungkinkan terlebih secara umum kata Hafiz, pendapatan menurun sehingga pembahasan akhirnya dapat disepakati secara bersama. "Kita sudah beri pemahaman bersama TAPD, alhamdulillah teman teman di Banggar mengerti dan sudah menyetujui," bebernya.

Jubir Banggar DPRD Provinsi Jambi Mazlan saat menyampaikan laporan Banggar juga menyinggung persoalan alotnya pembahasan KUA-PPAS antara DPRD dan TAPD ProvinsiJambi. "Alot sekali pembahasan nya pak Gubernur, sampai 4 kali pertemuan, baru kali ini saya ketemu pak," kata Mazlan Podium Ruang Sidang Paripurna. 

Selanjutnya, dalam waktu dan kesempatan yang sama Pjs Gubernur Jambi Sudirman tak menapik bahwa dalam pembahasan di Banggar terkait KUA-PPAS APBD 2025 sempat alot, itu terkait dengan persoalan belanja dan pendapatan. Namun akhirnya, persoalan itu sudah menemui titik terang sehingga dapat diambil kesepakatan bersama.

"Itu persoalan penetapan belanja, yang kedua ada juga terkait penetapan pendapatan. Kita memprestasikan pendapatan daerah itu sekian dengan komposisi yang terukur, tapi ada keinginan untuk menambah, ketika ada penambahan maka harus dibarengi peningkatan anggaran. Misalnya di Samsat, tapi untuk tahapan ini kita menyepakati, apa yang sudah dibahas, nanti akan difinalisasi saat pembahasan RAPBD 2025," tegasnya.

Setelah kesepakatan, kata Sudirman, maka tahapan selanjutnya yaitu penyampaian RKA dan proses penetapan APBD 2025 sudah harus selesai pada 30 November 2024 mendatang. "Kalau tidak selesai di 30 November 2024 bearti tidak ada APBD, makanya kami sama sama mengingatkan, bahwa efektif waktu tinggal 18 hari, ini harus dioptimalkan, sehingga 30 November tidak ada lagi untuk tidak ditetapkan menjadi Perda, karena perintahnya begitu," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi