Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Diwarnai dengan Aksi Dukungan ke Palestina

JAMBERITA.COM- DPRD Provinsi Jambi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menariknya, kali ini sedikit berbeda dimana mulai dari Pimpinan Sidang sampai ke Anggota menggunakan Syal Bendera Palestina.

Ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada rakyat Palestina yang tengah berperang melawan zionis Israel. Tidak hanya mengenakan syal, dalam ruangan rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi ini di masing-masing tempat duduk Pimpinan dan anggota DPRD Provonsi Jambi juga terdapat bendera kecil Indonesia dan Palestina. Hal ini sebagai bentuk mewakili masyarakat Provinsi Jambi dalam menentang aksi keji dari zionis Israel.

Mengawali rapat, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menyampaikan keprihatian terhadap kondisi yang dialami oleh saudara-saudara yang berada di Palestina. Menutu Edi, mewakili masyarakat Jambi untuk mendorong genjatan senjata yang sampai dengan saat ini masih dilakukan oleh zionis Israel untuk dihentikan. 

Sebelum rapat paripurna digelar, Politisi PDI Perjuangan itu juga memberikan ruang untuk do'a bersama bagi palestina. "Kita mendorong bagaimana genjatan senjata di palestina untuk dihentikan dan kemerdekaan palestina sebagai suatu keniscayaan. Sebelum rapat kita mulai, saya persilahkan untuk kita berdoa bagi palestina,"ujarnya.

Pembacaan doa dipimpin oleh anggota DPRD Provinsi Jambi, Endang Rukmana dari Fraksi PKS. Disisi lain, pada kesempatan ini, komitmen dari seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi, mewakili rakyat jambi ini turut melakukan penggalangan dana untuk membantu rakyat palestina.

Sementara itu, Samsul Riduan, anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PDI Perjuangan menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jambi ini sebagai bentuk keberpihakan kepada Palestina. Hal ini dikatakan oleh Samsul Riduan sejalan dengan kandungan yang ada di pembukaan UUD 1945.

"Sikap bangsa kita tidak terlepas dari isi dari pembukaan UUD 1945, bahwa Indonesia menolak penjajahan di atas dunia, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," bebernya.(afm)

Artikel Rekomendasi