Pastikan Korban Kekerasan Dapat Ditangani, DP3AP2 Provinsi Jambi Perkuat Sistem Data Simfoni



Rabu, 27 Oktober 2021 - 20:31:32 WIB



JAMBERITA.COM - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi menggelar pelatihan sistem pendataan kasus melalui Simfoni di masing-masing kabupaten kota yang sudah ada.

Kepala DP3AP2 Provinsi Jambi Dra Luthpiah mengatakan, pemerintah selaku pemangku kebijakan dalam memberikan perlindungan bagi warga negara melalui berbagai perundangan sehingga tindak kekerasan yang melanggar hak asasi manusia dapat dicegah dan dapat menekan angka kekerasan terhadap sesama.

"Baik kekerasan fisik, kekerasan seksual kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi," paparnya dihadapan para peserta terdiri dari dinas terkait dan perwakilan polres masing-masing di wilayah hukum Polda Jambi, Rabu (27/10/2021).

Menurut Luthpiah, kekerasan dalam berbagai bentuk baik fisik maupun psikis sudah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). "Kemudian juga tahun 2019 Pemprov Jambi juga sudah mengeluarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak," katanya.

Dengan adanya perjanjian tersebut, maka perangkat aturan yang dibuat oleh Pemprov Jambi sudah ada dan mampu memberikan perlindungan secara umum. "Namun tindak kekerasan masih kita rasakan dan sering terjadi oleh karena itu kita dituntut untuk mampu memberikan advokasi kepada berbagai pihak agar segala bentuk kekerasan yang terjadi dapat ditekan seminimal mungkin," bebernya.

Sesuai dengan peraturan Menteri PPA nomor 4 tahun 2018 tentang pedoman pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA. Melalui peraturan ini diharapkan korban mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan terpenuhi hak nya. UPTD PPA menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat penjangkauan korban pengelolaan khusus penampungan sementara mediasi dan pendampingan korban.

"Terkait dengan hal ini tahun 2018 kita (Pemprov Jambi) sudah membentuk UPTD DP3AP2 kalau kita lihat DP3AP2 ini berdasarkan Pergub nomor 41 tahun 2016 tentang bagaimana tupoksi," terangnya.

DP3AP2 sebagai pembantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan pengendalian penduduk dan tugas yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

"Kalau melihat nomenklatur DP3AP2 itu hanya mengurusi perempuan dan pengendalian penduduk, tapi jika dilihat dalamnya ya, sangat luar biasa," sebutnya.

Dalam mengemban tugas sekarang, visi misi gubernur terpilih dengan visi Jambi mantap sangat jelas sekali bahwa yang sekarang bagaimana menciptakan Provinsi Jambi yang semakin maju, aman, nyaman dan profesional dibawa ridho Allah SWT.

"Isinya sudah sangat jelas sekali yaitu misi pertama bagaimana memantapkan tata kelola pemerintahan, mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik lagi bersih, transparan akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas," tuturnya.

Kemudian Jambi Mantap juga bagaimana memantapkan perekonomian masyarakat daerah yaitu dengan memulihkan ekonomi daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan misi ketiga adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Yaitu meningkatkan kualitas SDM yang terdidik, sehat, berbudaya agamis dan misi gubernur ini masuk semua, di kita ada dan PMD kedua kita ada di bidang terkait dengan Bumdes dan yang ketiga ini adalah yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan termasuk di dalamnya," tegasnya.

Jika melihat hal ini kata Luthpiah, maka adalah bagaimana memantapkan kualitas SDM yang terdidik, sehat berbudaya agamis dan gender sekali tujuan sasaran dan strategi serta kebijakan yang dibuat terkait dengan pelaksanaan dari misi ke 3 ini.

"Penguatan kompetensi perempuan di kabupaten kota se Provinsi Jambi melalui sosialisasi pendidikan dan pelatihan mengenai ekonomi sosial budaya dan pelaksanaan pembangunan responsif gender ini salah satu strategi kita, dengan kegiatan pelatihan terhadap pendataan melalui sistem ini," ujarnya.

Kemudian arah kebijakannya yaitu mendorong prakarsa dan kemandirian kaum perempuan serta perumusan program pembangunan yang responsif gender, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

"Kalau kita lihat kalian Provinsi Jambi ini kondisinya pada saat sekarang ini keberadaan perempuan kalau kita lihat dari pada laki-laki, di angka 88, 4%, masih sangat rendah diangka 67, 65% ternyata perempuan yang ada di provinsi Jambi ini dari sisi pendidikan kita masih sangat kalah dari laki-laki," ungkapnya.

Padahal kata Luthpiah, jumlah penduduk provinsi Jambi ini ada di angka 3,5 selisihnya cuma 100.000 yaitu antara 1,8 sama 1,7 penduduk perempuan dan laki-lakinya ini tetap didominasi oleh penduduk perempuannya.

"Tapi pada saat kita berbicara kualitas ternyata kualitas perempuan Provinsi Jambi masih jauh, seperti itu ya ini juga bisa kita gambarkan adalah bagaimana kontribusi perempuan dalam bidang pendapatan yang ada di provinsi Jambi ini masih berada di bawah laki-laki," terangnya.

Terkait ini, maka kaum perempuan masih sangat rentan sekali akan terjadinya tindak kekerasan pelecehan terhadap perempuan yang akan dapat diakibatkan pendidikan masih rendah dan juga termasuk keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Provinsi Jambi kabupaten kota yang belum punya keterwakilan.

"Kalau dulu 2014-2019 ada 1 kota kabupaten, pemilihan yang kemarin itu kita masih ada Kota Sungai penuh ya yang belum ada keterwakilan perempuan dan posisi kita Provinsi Jambi tidak bisa mencapai 30%, kuota yang harus terpenuhi jika berada di angka 12%, ini masih jauh sekali," katanya.

Belum lagi masalah kesehatan perempuan, yang juga diakibatkan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, kemudian kurangnya tenaga medis. "Seperti itu, kemudian juga mungkin kurangnya kesadaran termasuk sosialisasi yang dilakukan bagaimana meningkatkan kesehatan yang dimulai dari keluarga atau kalau sekarang di masa pandemi Covid-19 ini," tambahnya.

Untuk itu, dari kegiatan pelatihan pendataan tersebut sebagai upaya dalam menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Jambi. "Ini upaya kita melihat apakah benar sudah data yang sudah kita input itu melalui data simfoni, karena masih banyak lagi mungkin kekerasan yang tidak terlaporkan atau korban pelecehan yang tidak tahu untuk melapor," tuturnya.

Luthpiah membeberkan menurut data Simfoni sampai dengan 26 Oktober 2021 Jambi berada di angka 265 kasus yaitu ada 60 korban yang laki-laki atau berada diluar 1, 36% dan perempuan ada di angka 221 atau berada di 78, 65%. Ternyata angka kekerasan ini selalu berimbas kepada perempuan termasuk juga angka perkawinan anak.

"Jadi maksud dari pelatihan ini adalah kita berharap sinergitas yang sudah dibangun oleh dinas kabupaten kota baik itu melalui UPTD nya ataupun mungkin masih P2TP2A. Kami berharap sekalian ke depan dengan permen PPA no 4 tahun 2018 ini kami berharap kabupaten kota sudah bisa membentuk UPTD," jelasnya.

Ketidakakuratan data kekerasan perempuan dan anak akan menyulitkan dalam pengambilan keputusan kebijakan dengan demikian pencatatan dan pelaporan terstandar di seluruh Indonesia diharapkan akan dapat memudahkan analisa data secara komprehensif sebagai bahan pengambilan keputusan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Untuk itu melalui lembaga atau unit pelayanan terpadu UPTD BPS dan P2 tp2a diperlukan sistem pendokumentasian data kekerasan melalui sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan lintas kabupaten maupun provinsi melalui sistem aplikasi yang terpadu dan komprehensif.

Kedepan diharapkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara maksimal oleh pemerintah kepada kota melalui UPTD PPA di wilayah masing-masing. Sebab, laporan kekerasan belum dapat menggambarkan kondisi tingkat kekerasan perempuan dan anak yang utuh.

"Kita lihat di masa pandemi, semakin meningkat itu dari kota Jambi, modusnya bermacam-macam, tindak kekerasan yang dilakukan bisa terjadi baik itu di dalam keluarga, tetangga maupun teman sebaya. Kita berharap pandemi yang sudah melandai dan anak-anak sudah bisa sekolah, tapi kita harus tetap waspada karena kondisi ini tidak bisa kita anggap aman," jelasnya.

Plt Kabid PPA DP3AP2 Provinsi Jambi Yeni sebelumnya juga menjelaskan, bahwa tujuan dari kebijakan ini diantaranya meningkatkan komitmen petugas dalam melakukan pengelolaan data kekerasan sesuai tata laksana dan mekanisme yang benar.

"Selanjutnya, tracing kekerasan tingkat kabupaten dan provinsi Jambi dalam produksi and aplikasi sistem pencatatan dan pelaporan dan evaluasi kinerja operator di tingkat kabupaten dan mengevaluasi serta mengedit data yang kurang tepat guna terwujudnya dan meningkatkan koordinasi perempuan dan anak," pungkasnya.(afm)





Artikel Rekomendasi