Eks Dubes Indonesia-Mesir Puji Langkah Bijak Kapolri Soal Rekrut 56 Pegawai KPK

JAMBERITA.COM - Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo berencana merekrut 56 pegawai KPK yang gagal Test Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai ASN di Polri.

Langkah tersebut menuai kontroversial. Namun sebagian pihak menilai itu langkah yang tepat untuk menghentikan polemik 56 pegawai KPK gagal TWK.

Salah satunya Mantan Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia-Mesir pada 2012 - 2016, Nurfaizi Suwandi berpendapat, bahwa langkah bijak Kapolri itu sebagai jalan tengah.

“Langkah bijak Kapolri ini kalau saya boleh berpendapat adalah merupakan jalan tengah,” ujarnya, melalui pesan pesan tertulis whatsapp kepada media ini, Rabu (29/09/21).

Nurfaizi mengatakan jumlah yang diberhentikan cukup besar, dan memiliki potensi bagi bangsa dan negara. Menurutnya, pengalaman 56 pegawai KPK itu masih diperlukan, dan sayang jika tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang berguna bagi Indonesia.

“Dan keputusan ini (red: keputusan Kapolri) bagi saya sungguh luar biasa. Saya setuju dengan langkah dan upaya Kapolri Listyo Sigit tersebut, karena sesungguhnya mereka juga sebelumnya banyak jasa dan pengorbanannya dalam menegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi," terangnya.

Dubes Indonesia-Mesir ke-19 itu juga menilai, terlepas dari masalah-masalah subyektif yang pastinya menuai banyak pendapat, pro dan kontra, langkah Kapolri tersebut merupakan tindakan seorang Negarawan yang bijaksana dalam menyikapi dilematis.

“Janganlah hendaknya kita selalu bersikap negatif, karena segi positif yang pernah dilakukan juga harus kita hargai secara bijak, " pintanya.

Menurut Nurfaizi pengalaman tidak lulus TWK kemarin, bisa dijadikan pelajaran untuk memperbaiki diri. Hidup adalah proses pembelajaran dalam memperbaiki diri secara berkelanjutan, selama masih diberikan kesempatan dan ada ruang, Ia mengatakan banyak hal yang bisa diperbuat khususnya dalam kemanusiaan.

“kesimpulan saya ini langkah bijak negarawan seorang Kapolri dan Presiden RI.” tegasnya.

Nurfaizi mengungkapkan, langkah Kapolri itu adalah suatu solusi yang baik. Juga menjadi terobosan yang sangat bagus. Dan secara aturan jika disetujui oleh Presiden, ini akan menjdi peran penting Polri dalam meredam gejolak yang telah berlangsung cukup lama.

"Namun tetap harus dikooordinasikan dengan Menpan & RB (red: Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)," usulnya.(afm)

Artikel Rekomendasi