SAH Minta Laju Vaksin Covid-19 Tetap Diimbangi Dengan Protokol Kesehatan Yang Ketat

Selasa, 03 Agustus 2021 - 06:48:48 WIB

JAMBERITA.COM- Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM atau SAH mengatakan laju vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan di Tanah Air harus tetap diimbangi dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.

"Laju vaksinasi tidak bisa berdiri sendiri, tetap perlu kita imbangi dengan kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan," ungkapnya saat menutup masa reses DPR (29/7/2021) lalu.

Sehingga Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI meminta pemerintah tegas dalam melaksanakan protokol kesehatan masih tetap berlaku bagi masyarakat, meski vaksinasi sudah dijalankan.

Pemerintah, tegas SAH, juga harus terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga tetap menghindari kerumunan serta menjaga imunitas tubuh.

Gaya hidup seperti ini, masih tetap menjadi rujukan selama pandemi dinyatakan belum berakhir. Bahkan pemerintah akan kembali mendorong penerapan protokol kesehatan melalui operasi kedisiplinan atau operasi yustisi di berbagai daerah. Vaksinasi tanpa diimbangi kedisiplinan 5M, akan mubazir.

Pada kesempatan itu, legislator yang dikenal luas sebagai Bapak Beasiswa Jambi ini menjelaskan program vaksinasi yang akan berjalan 15 bulan untuk 182 juta rakyat Indonesia itu tetap memerlukan waktu agar bisa efektif memberikan imun.

"Meski laju vaksinasi tinggi tetap perlu sikap disiplin masyarakat, karena Covid-19 ini masih ada di sekitar kita. Pandemi global ini belum berakhir," ungkapnya.

Guna mengantisipasi lonjakan yang kemungkinan bisa terjadi, SAH menyampaikan, pemerintah harus terus mengoptimalisasikan tempat tidur di rumah sakit di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan agar bisa menampung lonjakan kasus yang mungkin terjadi.

"Pemerintah pusat harus terus melakukan realokasi perawatan di rumah sakit-rumah sakit, di mana alokasi untuk penanganan Covid-19 ditingkatkan menjadi 30 persen dan pemerintah pusat dan daerah harus menyiapkan hal ini," tandasnya.(*/sm)