Sejumlah Penyidik Tak Lolos TWK, Kasus Suap Ketok Palu Terancam Mandeg?



Rabu, 09 Juni 2021 - 07:51:54 WIB



JAMBERITA.COM-  Kasus suap ketok palu yang melibatkan sejumlah Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 dikhawatirkan mandeg. Ini karena sejumlah penyidik yang menggarap kasus ini dikabarkan tak lolos tes wawasan kebangsaan.

Seperti diketahui ada 75 pegawai KPK termasuk penyidik senior tidak lulus KWK. Dari 75 nama ini kemudian mengerucut menjadi 51 nama dan bakal diberhentikan.

Sejumlah sumber yang kami dapatkan, sedikitnya ada tiga penyidik yang disebut-sebut di media yang merupakan penyidik ketok palu tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Adanya kisruh di KPK juga menarik perhatian sejumlah kalangan baik dari kalangan mahasiswa maupun dari terpidana sendiri. Mereka khawatir, kasus ketok palu ini tidak diusut tuntas. Oleh karena itu demi kesamaan di mata hukum dan rasa keadilan, mereka meminta seluruh anggota dewan yang terlibat diusut tuntas.

Informasi yang kami terima, sejumlah terpidana menagih janji KPK dengan mengirim surat yang ditujukan kepada pimpinan KPK dengan tembusan dewan pengawas KPK, Deputi Bidang Penindakan KPK dan Direktur Penyidikan KPK di Jakarta. Surat tersebut dikirim tertanggal 03 Juni 2021, perihal mohon keadilan.

"Demi adanya kesamaan di mata hukum dan terhindar dari KPK tebang pilih, kami meminta seluruh yang terlibat dalam perkara ini seperti yang tertuang dalam dakwaan maupun dalam putusan hakim agar segera diproses," demikian bunyi surat yang dikirim ke KPK.

Dalam surat tersebut, dikatakan bahwa sebagian besar anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 telah mengakui menerima uang suap ketok palu bahkan sebagian sudah mengembalikan ke KPK. Sebagian disebutkan juga ada yang tidak mengakui dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh hukum.

Dalam surat tersebut dilampirkan pula 35 nama anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.

Dimana dijelas berdasarkan hasil persidangan, ada yang mengakui dan sudah mengembalikan, ada yang mengakui tapi belum mengembalikan, ada yang tidak mengakui dan ada yang tidak masuk dalam dakwaan.

Dari Fraksi Partai Demorat Nasri Umar, Hasani Hamid, Rahima, Suliyati, Karyani, Nurhayati. Kemudian Fraksi Golkar, M Juber, Poprianto, Ismet Kahar dan Tartiniyah.

Fraksi PDI, Luhut Silaban, Mesran, Melly Hariya, Hilalatul Badri, Syamsul Anwar. Dari Fraksi PAN Agus Rama, Hasyim Ayub, Bambang Bayu Suseno. Fraksi PKB Syofyan Ali, Eka Marlina, Muntalia dan Sainudin. Fraksi Gerindra Budiyako, Yanti Maria Susanti, M Khairi dan Bustami Yahya.

Fraksi PPP Mauli, Hasan Ibrahim dan Syofyan. Terakhit Fraksi Restorasi Nurani, Salam HD, Edmon, Kusnindar, Jamaludin, Muhammad Isroni, Masnah Busro dan Rudi Wijaya. 

Dari seluruh nama ada empat nama yang tidak masuk dalam dakwaan yakni Bambang Bayu suseno, Syamsul Anwar, Masnah dan Karyani. Sisanya, Mengakui dan sudah mengembalikan  15 orang, Tidak mengakui 16 orang.

Syahlan Samosir, Kuasa hukum salah satu terpidana membenarkan adanya surat yang ditandatangani oleh 11 terpidana ketok palu. "Ya pada intinya klien-klien kita yang sudah masuk (penjara,red) minta keadilan, minta persamaan di depan hukum. Jadi yang belum diproses agar sgera diproses, apalagi nama-namanya sudah lengkap semua dalam dakwaan," kata Syahlan.

Syahlan juga mengatakan masalah gonjang-ganjing soal penyidik KPK ini juga membuat para terpidana ketok palu meminta keadilan. Apalagi sudah hampir dua tahun kasus ini tidak jalan dengan alasan Covid-19. "Masak sudah dua tahun ini alasannya Covid, padahal janji penyidik KPK semua yang terindikasi akan diproses, jadi sekarang mereka menagih itu," tegasnya.

Sementara itu, Wasekjen PB HMI Nanda Herlambang mendesak KPK tetap melanjutkan kasus suap ketok palu. “Saya kira tidak boleh mandeg, karena masyarakat butuh keadilan,” kata Nanda.

Ia mengatakan, penonaktifkan penyidik lewat TWK tidak berdasar. Dimana, dasar hukum persyaratan alih status kepegawaian KPK adalah berdasarkan UU No 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK (UU 19/2019) khususnya pasal 69C dan PP No.41 tahun 2020 tentang alih status pegawai KPK pasal 3 dan pasal 4. 

“PP 41/2020 haruslah diposisikan sebagai lex specialis dalam penyusunan regulasi kepegawaian KPK. Sehingga munculnya pelaksanaan TWK dalam Pasal 5 ayat (4) Perkom KPK No. 1 Tahun 2020 menjadi tidak berdasar karena tidak pernah dipersyaratkan dalam PP tersebut,” kata Nanda.

Selain proses bermasalah konteks substansi, lanjut Nanda, TWK juga cacat karena basis penilaiannya dari pertanyaan yang irasional, misoginis, diskriminatif, dan tidak berhubungan dengan tugas, pokok, dan fungsi pegawai dalam menjalankan mandatnya di KPK. “Kita mendesak agar penyidik yang tak lolos TWK segera dikembalikan ke posisinya dan meminta KPK untuk fokus bekerja dan menyelesaikan kasus yang sudah ditangani termasuk suap ketok palu di Jambi,” pungkasnya.

Sementara itu, Jubir KPK Ali Fikri tidak menjawab pesan yang dikirimkan media ini. Ini terkait dengan isu tiga penyidik kasus ketok palu yang tak lolos TWK dan dikhawatirkan mandeg.

Sejak operasi tangkap tangan pada akhir 2017 lalu, kasus ini bergerak lambat. Pada OTT lalu, KPK sudah menetapkan tersangka dan sudah menjalani hukuman yakni Erwan Malik, Saifuddin, Arfan dan Supriyono. Tiga dari pemprov Jambi dan satu Anggota DPRD Provinsi Jambi.  Supriyono dihukum 6 tahun penjara, Erwan Malik 3,6 tahun, Arfan 3 tahun.

Selanjutnya, KPK kembali melakukan pengembangan dengan ditetapkannya tersangka Gubernur Jambi Zumi Zola dan juga sudah menjalani vonid 6 tahun penjara.

Selanjutnya KPK kembali menahan 6 tersangka dari Anggota DPRD yakni Effendi Hatta, Zainal Abidin, Muhammadiyah, Sufardi Nurzain, Elhelwi dan Gusrizal dengan masa hukuman antara 4 tahun hingga 4,2 tahun.

Berikutnya KPK menetapkan tersangka lagi untuk pimpinan DPRD yakni Cornelis Buston, Syahbandar dan Chumaidi Zaidi. Cornelis divonis 5,5 tahun dan saat ini banding. Lalu Chumaidi divonis 5 tahun penjara dan Syahbandar 4,6 tahun.

Lalu terakhir Tajuddin Hasan, Parlagutan dan Cek Man divonis 4 tahun penjara. Sementara dari pengusaha ada Joe Fandi Yusman dan saat ini sudah bebas.

Sementara itu, KPK dikabarkan menetapkan tersangka empat nama Anggota DPRD Provinsi Jambi dengan inizisal ZA, FA, WI dan RE. Keempat nama ini belum diumumkan meski dalam surat panggilan ke saksi sudah disebut sebagai tersangka dan keempatnya belum dilakukan penahanan. Dan ditambah satu dari pengusaha inisial PS.(*/sm)

 











loading...